Infografis
Suara.com - Masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan perekonomian menengah ke bawah, terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM sejak Sabtu 3 September akhir pekan lalu.
Sebab, kenaikan harga berbagai jenis bahan bakar minyak tersebut terbilang besar dan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
Pemerintah awalnya batal mengumumkan kenaikan harga BBM dua hari sebelumnya, Kamis 1 September.
Warga yang sudah banyak mengantre di SPBU merasa terkena prank. Tapi dua hari kemudian, rencana itu benar-benar dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Sabtu 3 September pukul 14.30 WIB, Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini menggelar konferensi pers dari Istana Negara tentang kenaikan harga BBM.
Jumat 26 Agustus, Menkeu Sri Mulyani sudah menggelorakan wacana untuk mencabut subsidi BBM. Ia mengklaim, mayoritas subsidi BBM tersebut ternyata dinikmati oleh orang kaya.
"Dari subsidi Pertalite Rp 93,5 triliun ini, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu, bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, 80 persen dari total subsidi Pertalite Rp 93,5 triliun itu adalah setara Rp 60 triliun.
Baca Juga: Pemkab Boyolali Klaim Kenaikan Harga BBM Belum Berdampak ke Sembako, Harga Telur Malah Turun
Artinya, anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruhnya dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumsi pemilik motor.
