Infografis
Suara.com - Ketua DPP PPP bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha mengaku tak setuju dengan keputusan pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Ia menilai forum Mukernas tersebut telah menyimpang dari apa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
![Diskusi di DPR dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild, dan pakar hukum Margarito Kamis. [suara.com/Ummy Hadyah Saleh]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2015/11/12/o_1a3tbrfdu16ab1g9o4eo1ovinh4a.jpg)
Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso dari kursi ketua umum partai. Pasalnya, kata dia, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.
Baca Juga: Ngaku Mau Resign dari Ketum PPP, Cerita Suharso Sempat Telepon Romy hingga Mardiono Sebelum Dipecat
"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," tuturnya.
Suharso Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP.
Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Dalam atas dasar itu lah, kata Mardiono, Suharso diputuskan untuk diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Mukernas memutuskan juga untuk menunjuk Mardiono selaku PLT ketua umum kekinian.
"Iya pengurus harian memutuskan untuk menujuk PLT adalah saya. Saya nggak tahu kalau pertimbangannya apa dalam rapat."
Telepon-teleponan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, mengungkapkan, bahwa Suharso Monoarfa sempat menelepon eks Ketum DPP PPP Romahurmuziy dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Mardiono menyatakan ingin mengundurkan diri sebagai ketua umum partai.
Komunikasi Suharso itu dilakukan sebelum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP memutuskan untuk Suharso dicopot dari kursi ketum partai dan digantikan oleh Plt ketum.
"Dari yang disampaikan oleh pak Mardiono dan juga kebetulan beliau bekesempatan juga berkomunikasi dengan pak Romy. Pak Romahurmuziy mantan ketum. Itu beliau sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri," kata Arsul dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Arsul menyampaikan, pernyataan Suharso soal ingin mengundurkan diri dari kursi ketua umum disampaikan sejak dua hari yang lalu. Untuk itu, ia pun membantah jika Mukernas PPP dilakukan tanpa sepengetahuan dan komunikasi lebih dulu ke Suharso. Menurutnya, mekanisme itu sudah dilakukan.
"Pak Suharso tahu. Cuman beliau, jadi jangan di bayangkan kami tidak berkomunikasi dengan pak suharso. Eggak lah, ada komunikasi ya itu bahkan sempet telepon-teleponan lah pak Suharso dengan pak Mardiono," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, keputusan yang diambil lewat forum Mukernas ini tidak dilakukan secara terburu-buru.
"Saya kira tidak ada istilah terburu-buru karena ini sudah menggelinding, tapi tidak bisa dipungkiri ada riak-riak antara majelis-majelis dengan beliau, tentu itu makin mempercepat. Ini semuanya itu sudah sejak Rapimnas yang lalu sebenarnya suara seperti ini sudah kencang disampaikan," tuturnya.
"Karena barangkali teman wilayah agar konsolidasi kita makin fokus, ya maklum lah krn kami di sejumlah survei dibilang tidak bakal lolos di senayan 2024."
