Infografis
KontraS menilai, sudah sepatutnya anggota TNI yang terlibat kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil di Mimika tersebut diproses dan diadili melalui mekanisme peradilan umum, bukan peradilan militer. Sebab tindakan para terduga pelaku merupakan pelanggaran hukum pidana.
Fatia berpendapat, jika proses hukum melalui mekanisme peradilan militer terhadap sejumlah prajurit TNI tetap dilaksanakan, nantinya akan memberikan ruang ketidakadilan bagi keluarga korban. Sebab selama ini proses peradilan militer cenderung tertutup dan kerap kali terjadi praktik impunitas.
![Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap bagian jasad korban mutilasi terhadap empat warga di Timika, Papua. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/01/96765-korban-mutilasi.jpg)
Terkait proses hukum yang sedang berjalan, KontraS juga mendorong pemeriksaan yang akan dilakukan harus dapat diarahkan juga kepada komandan kesatuan Brigade Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo. Sebab, dalam institusi militer dikenal adanya pertanggungjawaban komando.
"Selain itu, kami juga mendesak agar proses hukum tersebut dilakukan secara terbuka dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi keluarga korban," tegas Fatia.
Temuan KontraS
Informasi yang dihimpun KontraS, korban bernama Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini diduga dibunuh dan dimutilasi menjadi beberapa bagian. Setelahnya, para korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke Sungai Pigapu, Distrik Iwaka.
Dalam proses pencarian awal seluruh jenazah yang dilakukan keluarga, tidak ada satu pun aparat kepolisian yang terlibat untuk turut mendampingi. Padahal, keluarga korban sebelumnya telah meminta kepada Polres Mimika untuk melakukan pencarian bersama.
Bahkan, ketika jenazah korban ditemukan, keluarga korban sempat tidak diberikan akses untuk melihat kondisi jenazah.
"Melalui peristiwa ini, tentunya memperlihatkan bahwa lagi-lagi kesewenang-wenangan militer terjadi akibat pendekatan militeristik oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua," tutup Fatia.
Baca Juga: Kasus Mutilasi Warga Sipil di Mimika, KontraS Desak 6 Pelaku Anggota TNI Diproses di Peradilan Umum
