Infografis
Di tengah-tengah pernyataan menggebu-gebu dari pengacara keluarga Brigadir J, salah satu host kemudian meluruskan bahwa keputusan penahanan Putri Candrawathi ada di tangan kepolisian bukan Komnas HAM.
"Tapi kan lembaga yang menangani ini semua adalah lembaga kepolisian Bang Martin. Dalam artian yang melakukan penahanan atau tidaknya itu keputusannya bukan di Komnas HAM, tapi di Kepolisian Republik Indonesia," timpal salah satu host.
Martin pun menjawab bahwa dirinya menyoroti rekomendasi dari Komnas HAM. Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM terkait kasus Brigadir J adalah hanya omong kosong semata.
"Tapi rekomendasi mereka. Lebih baik mereka tidak usah mengatakan hal-hal itu, penerapan yang baru untuk perempuan. Menurut saya itu omong kosong semua," jelas Martin.
Di akhir sesi, salah satu host mempertanyakan terkait pihak yang tebang pilih terkait dengan kasus Brigadir J, apakah pihak kepolisian atau Komnas HAM?
"Jadi menurut Anda yang tebang pilih ini siapa? Kepolisiannya atau Komnas HAM-nya?" tanya host.
Ia pun menjelaskan bahwa yang disesalkan adalah tindakan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan.
"Kalau polisi itu memang kewenangan dan hak mereka. Kita pun boleh kritisi,"
"Yang kita sesalkan adalah ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dulu-dulu kemana mereka ketika VA ditangkap ditahan. Pada saat AS ditangkap ditahan ketika lagi proses hukum. Ke mana mereka? Apakah ada mereka yang bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan, atas alasan anak? Tidak ada," pungkas Martin.
Baca Juga: Polemik Kak Seto Soal Anak Ferdy Sambo: Dinilai Tak Adil oleh Banyak Pihak
