Infografis
Suara.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan penuntasan obstruction of justice di kasus pembunuhan berencana Brigadir J menjadi krusial karena menyangkut marwah Polri.
“Yang lebih krusial bagi Polri sebagai institusi penegak hukum justru kasus obstruction of justice itu, karena ini menyangkut marwah kepolisian,” katanya saat dikonfirmasi Antara pada Kamis (1/9/2022).
Penetapan tujuh anggota Polri sebagai tersangka obstruction of justice menurutnya sedikit terlambat. Selain itu, kasus pidanaya juga tidak kunjung diproses hingga saat ini.
“Kalau kepolisian diidentikkan dengan permisifitas pada obstruction of justice artinya tidak ada lagi penegakan hukum yang berkeadilan. Karena penegakan hukum bisa direkayasa oleh berbagai kepentingan di luar keadilan,” katanya.
Tersangka Obstruction of Justice
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Indonesia telah menetapkan tujuh polisi sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Duren Tiga.
Ketujuh tersangka itu adalah Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, mantan Karopaminal Propam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria.
Berikutnya mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Ps Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri, Komisaris Polisi Baiquini Wibowo, mantan Ps Kasubbagaudit Baggak Etika Powabprof Divisi Propam Polri, Komisaris Polisi Chuk Putranto, dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widyanto.
Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 340 subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.
Baca Juga: Resmi! Ferdy Sambo Tersangka Obstruction of Justice, Bersama 1 Jenderal dan 5 Perwira Polri
Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama istrinya, Putri Candrawathi, dan dua ajudannya yakni Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal Wibowo, serta asisten rumah tangganya, Kuat Ma’ruf.
Mantan Kadiv Propam Polri ini juga sudah dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang etik walaupun saat ini sedang dalam proses banding.
Setelah sidang Komisi Kode Etik Polri Sambo, Komisi Etik Profesi Polri menyidangkan satu lagi polisi yang terlibat penghalangan penyidikan, yakni Putranto.
“Satu Sambo sudah divonis PTDH dan banding, enam masih akan, katanya satu Kompol C hari ini (Kamis), empat lainnya menyusul. Saya duga vonisnya tidak akan sampai PTDH semua, kecuali Sambo,” kata Rukminto.
Menurut dia, keenam polisi yang terlibat penghalangan penyidikan layak dijatuhkan sanksi dipecat sebagai efek jera.
“Pelaku obstruction of justice harus di-PTDH. Obstruction of justice itu sama dengan malpraktek bagi profesi kedokteran,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mendorong Polri untuk menjalani sidang etik terhadap 30 polisi lain yang terindikasi terlibat penghalangan penyidikan.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat dengan pendapat Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, dan Komisi III DPR, Sabtu lalu (24/8), disampaikan sebanyak 97 polisi telah diperiksa, 35 polisi diduga melanggar kode etik profesi Polri, dan 18 personel telah ditaruh di tempat khusus.
Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, sidang KKEP terhadap Putranto telah selesai dilakukan, untuk hasil putusannya akan diinformasikan Jumat (2/9). [ANTARA]
