Infografis
Suara.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
Syaikhu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Dampak lebih lanjutnya, kata Syaikhu, ialah jumlah orang miskin ikut bertambah. Sebab kenaikan harga-harga saat ini terjadi secara berbarengan, mulai dari kenaikan harga di sektor energi, yakni BBM hingga kenaikan harga pangan.
"Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," papar Syaikhu.
Cari Opsi Lain
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menyarankan pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Mulyanto tersebut bisa diambil ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi lalu menyalurkan bantuan langsung tunai.
"PKS menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi," ujar Mulyanto Rabu (31/8/2022).
Baca Juga: Daftar Harga BBM Terbaru 1 September 2022: Pertamax Cs Turun, Pertalite Naik?
Mulyanto berujar distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasi hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerima BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Sebab selama ini, kata Mulyanto tanpa ada pembatasan dan pengawasan, BBM bersubsidi kerap ikut dinikmati oleh mereka kalangan yang memiliki mobil mewah.
