Jelang Kenaikan BBM Pertalite dan Solar, Apa Saja yang Sudah Terjadi?

Suara.com - Belum jelas kapan BBM naik. Namun pemerintah sudah menyatakan BBM bersubsidi pertalite dan solar sudah pasti naik harga. Tinggal menunggu pengumuman kenaikan BBM saja.

Jelang kenaikan BBM pertalite dan solar, pemerintah sudah melakukan berbagai hal, salah satunya pemberian bansos pengalihan subsidi BBM 2022.

Hari ini saja sudah dilakukan kick off pemberian bansos. Presiden Jokowi memulainya dari Papua. Jokowi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap I kepada 20,6 juta KPM seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari wilayah Indonesia timur yaitu Provinsi Papua.

Ada tiga jenis jenis tambahan bantalan sosial atau bansos pengalihan subsidi BBM. Di antaranya BLT, bantuan subsidi upah dan subsidi transportasi angkutan umum.

Baca Juga: Wacana Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Pengakuan Masa 'Paceklik' Sopir Angkutan Kota Purwokerto

Masing-masing itu semua akan diberikan bertahap dan dengan jumlah tertentu. BLT akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Bantuan subsidi upah yang direncanakan akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. Syarat penerima adalah pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta rupiah per bulan.

Lalu subsidi transportasi angkutan umum akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Total anggaran yang dirancang untuk subsidi transportasi angkutan umum sebesar Rp 22,1 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Prediksi harga BBM setelah naik

Kemungkinan kenaikan harga Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.

Salah satu yang menjadi biang kerok harga BBM harus naik adalah kenaikan harga minyak mentah karena perang Rusia-Ukraina. Sehingga subsidi untuk pertalite dan solar terus membengkak, ini juga jadi faktor berikutnya.

Baca Juga: Partai Buruh Demo Tolak Rencana Kenaikan BBM di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Belanja subsidi energi khususnya BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022 tiba-tiba melesat tinggi, dari awalnya hanya sebesar Rp152 triliun diperkirakan menjadi Rp698 triliun. Jadi, sampai akhir tahun uang negara yang dikeluarkan sampai Rp698 triliun, dan itu duit semua.

Duit subsidi itu diambil dari APBN, dan menurut Sri Mulyani, keuangan negara sangat terguncang. Semua itu dilakukan agar warga tetap bisa beli bahan pokok.

Banyak yang protes

Sebelum terjadi kenaikan BBM bersubdisi, sudah banyak pihak yang protes. Hari ini saja ada demo tolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD NTB. Demo itu berakhir ricuh.

Demo dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Mataram.

Di Semarang, pengemudi ojek online sudah mulai resah. Jika BBM naik harga, maka beban operasional mereka akan bertambah. Cerita itu disampaikan Linggar (29), salah satu pengemudi ojol.

Menurut dia selama menjadi pengemudi ojek online sejak 2018 lalu. Kenaikan harga BBM kali ini semakin memperparah kondisi ekonomi, lantaran dibarengi dengan melonjaknya sejumlah bahan pangan. Pendapatannya sebagai pengemudi ojek online per hari, hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan harian dengan kisaran pendapatan Rp 100 ribu.

Tak hanya protes, terjadi juga kelangkaan solar subsidi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang petani di sana rela antre panjang dan lama demi dapat solar.

Petani bernama Subagyo itu mengaku sudah lama mengantre. Tetapi jika sampai meninggalkan antrean, dia khawatir solar bagiannya akan diserobot orang lain.

Padahal, dia sangat membutuhkan solar untuk menghidupkan pompa air di sawahnya. Sehingga, dia rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan jatah solar yang dibatasi sebanyak 20 liter.

Cerita lebih miris dipaparkan Aryanto, warga Bojonegoro. Dia mencari solar sampai ke Ngawi. Dia mengaku mulai dari wilayah Bojonegoro hingga area Padangan dan masuk Ngawi, solar sudah sulit didapat.

Dua opsi dari PKS

PKS, sebagai partai di luar pemerintahan, menolak penaikan BBM. PKS meminta pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minya (BBM) bersubsidi. Cara ini lebih baik daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto. Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasai hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerjma BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

Menurut dia juga, efisiensi penggunaan BBM bersubsidi bisa akan semakin maksimal, jika pembatasan BBM bersubsidi dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat.

Sementara itu, perihal bantuan langsung tunai (BLT), Mulyanto menyarankan pemerintah perlu mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga atau inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.