Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno enggan mengomentari soal gejolak yang terjadi di internal PPP dengan adanya sejumlah tuntutan agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya ketua umum PPP.
Eddy memastikan bahwa kekinian Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Golkar, PAN dan PPP masih solid.
"Enggak saya tentu tidak berhak mengomentari permasalahan di internal partai lain, jadi saya kira saya belum bisa jawab sendiri," kata Eddy di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).
"KIB hari ini sangat solid, sangat solid," sambungnya.
Baca Juga: Wow! Pendukung KIB Cenderung Lebih Solid Dibandingkan Partai Lain
Ia menyampaikan, solidnya KIB ini ditandai dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan.
Menurutnya, KIB akan terus menyusun agenda-agenda hingga pendaftaran pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024 dibuka.
![Tiga ketum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB) mendaftar ke KPU untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2024 pada Rabu (10/8/2022). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/10/82025-tiga-ketum-parpol-yang-tergabung-dalam-koalisi-indonesia-baru-kib-mendaftar-ke-kpu.jpg)
"Agenda-agenda ke depan kita sudah kita susun saya sampaikan dalam waktu dekat ini akan ada chapter-chapter berikutntnya seperti apa yang disampaikan pak Zul (Zulkifli Hasan) mudah-mudahan tidak lama lagi pertemuan lertama diinisiasi oleh Golkar kedua oleh Surabaya oleh PAN ketiga oleh PPP," tuturnya.
Sebelumnya, tiga pimpinan majelis di DPP Partai Persatuan Pembangunan mendesak agar Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.
Baca Juga: Terkait Polemik "Amplop Kiai", Ketua DPW PPP DKI Jakarta: Tak Perlu Dibesar-besarkan Lagi
Hal itu diketahui berdasarkan sebuah surat yang ditujukan kepada Suharso Monoarfa. Dalam surat itu terlihat ditandatangani oleh tiga orang yakni Ketua Majelis Syariah, KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan, Muhamad Mardiono dan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur pada Senin (22/8/2022).
Adapun surat tersebut diterima oleh Suara.com pada Selasa (23/8/2022). Saat dikonfirmasi Mardiono membenarkan adanya surat permintaan agar Suharso mundur.
"Iya betul (surat tersebut)," kata Mardiono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Dalam surat itu tertulis adanya empat pertimbangan yang membuat para ketua majelis tersebut mendesak Suharso untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Pertama, telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di dalam tubuh PPP atau internal, terutama pada kalangan kyai dan santri akibat pidato Suharso selaku ketum PPP di acara KPK pada 15 Agustus 2022, yang menyinggung pemeberian sesuatu ketika silaturami ke para kiyai.
Dalam surat pimpinan majelis menilai pidato tersebut banyak kiai dan santri sebagai bentuk penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren.
![Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberi sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/10/92448-partai-persatuan-pembangunan-ppp-suharso-monoarfa.jpg)
Menurut mereka pidato Suharso mengandung ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam. Seharusnya, Suharso mengedepankan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia.
Kemudian kedua, para pimpinan majelis juga mengaku mengikuti dinamika yang terjadi pasca pidato tersebut dimana banyak berbagai aksi demontrasi terus berlanjut karena keputusan DPP PPP hingga adanya laporan dugaan gratifikasi terhadap Suharso ke KPK.
Ketiga, banyak juga pemberitaan di media mengenai urusan rumah tangga Suharso. Hal itu dianggap telah menjadi beban moral dan mengurangi simpati publik ke PPP.
Keempat, pimpinan majelis itu juga menilai tingkat elektabilitas PPP sendiri hingga kekinian belum beranjak naik.
"Maka kami sebagai pimpinan ketiga majelis di DPP PPP meminta saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," tulis surat tersebut.
