Rugikan Negara Rp 18 Triliun, Jaksa Bongkar Peran Sentral Eks Mendag Lutfi Di Kasus Korupsi Minyak Goreng

Bangun Santoso Suara.Com
Rabu, 31 Agustus 2022 | 15:20 WIB
Rugikan Negara Rp 18 Triliun, Jaksa Bongkar Peran Sentral Eks Mendag Lutfi Di Kasus Korupsi Minyak Goreng
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat menemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (22/6/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Setelah ditetapkannya Permendag No. 8 Tahun 2022, maka pada 10 Februari 2022 Lin Che Wei menyampaikan pesan melalui WA kepada M. Lutfi bahwa terjadi keresahan oleh para pelaku dengan diberlakukannya Permendag No. 8 Tahun 2022 sehingga Lin Che Wei meminta kepada M. Lutfi agar Dirjen mensosialisasikan teknis Permendag 8 Tahun 2022," tambah jaksa.

Lin Che Wei pun menyelenggarakan dua zoom meeting pada 10 Februari 2022 yaitu pagi hari dan sore hari.

"Zoom Meeting" pagi dihadiri oleh Mendag M. Lutfi, Indra Sari Wisnu Wardhana, Darwin Indigo (bergabung dari Singapura), Lie Tju Tjien/Chin Wilmar, Thomas Muksim Wilmar dan beberapa pelaku usaha.

Isi rapat adalah keberatan pelaku usaha atas Permendag No. 8 tahun 2022. Beberapa pengusaha menyampaikan keberatan terkait syarat dan cakupan yang dimuat dalam aturan tersebut karena merasa terbebani dengan adanya administrasi untuk realisasi distribusi minyak goreng DMO yang sampai ke pengecer/konsumen.

Para pelaku usaha tersebut pun menyatakan kalau bisa realisasi DMO tersebut kembali berpedoman kepada Permendag No. 3/2022 dan Permendag No. 6/2022.

Lin Che Wei pun menyampaikan keinginan untuk merevisi Permendag No. 8/2022 karena menilai tidak cocok dan agar cakupan produknya dikembalikan ke Permendag 2/2022

"Akhirnya dalam rapat tersebut M. Lutfi selaku Mendag menyampaikan agar terhadap distribusi dalam negeri untuk sampai ke retail/pengecer untuk cukup di atur sendiri oleh pelaku usaha saja, atau diistilahkan dengan self regulate saja, sehingga tidak diperlukan pengaturan yang terlalu banyak," ungkap jaksa.

Namun, Indra Sari menyatakan dalam hal DMO 20 persen tetap harus ada faktur pajak sebagai bukti distribusi.

"M. Lutif lalu memberikan peluang untuk melakukan 'self regulation' dalam rangka distribusi minyak goreng, yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen (pledge) sebagai bentuk kebijakan yang berawal dari adanya keberatan dari para pelaku usaha dalam hal penerapan Permendag No. 8/2022 yang akan diberlakukan secara efektif pada 15 Februari 2022," jelas jaksa.

Baca Juga: Lima Terdakwa Kasus Korupsi Minyak Goreng Didakwa Rugikan Negara Rp 18 Triliun

"Zoom Meeting" kedua yang dihadiri Lin Che Wei dengan mengundang Mendag M. Lutif, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Dirjen Daglu Indra Sari dan pelaku usaha membahas kebutuhan pasokan untuk industri minyak goreng dan distribusi minyak goreng dan sosialisasi Permendag 8/2022 serta mekanisme penyaluran DMO.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI