Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Cornelis, mengkritik keras KPU terkait usulan Pilkada serentak tahun 2024 yang rencananya dimajukan pada bulan September. Kritikan itu disampaikan oleh Cornelis saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU serta Bawaslu.
Menurut Cornelis, usulan KPU tersebut tidak masuk akal. Sebab, DPR bersama pemerintah telah sepakat Pilkada serentak tahun 2024 digelar pada bulan September.
"Sepakat kita itu bulan November tanggal 27, kok KPU seenaknya aja ngomong," kata Cornelis dalam rapat di Gedung DPR RI, Rabu (30/8/2022).
Cornelis juga menantang KPU yang mengajukan usulan tersebut, untuk berani mengganti biaya tahapan sosialiasi Pilkada serentak yang sudah dikeluarkan hingga saat ini.
"Kami sudah mensosialisasikannya, sudah sampaikan ke konstituen, kemarin kami rapat kerja partai di Pontianak Kalbar, kok ketua enak aja ngomong gitu, berapa ongkos yang sudah kami keluarkan? Mau gantinya?" lanjut dia.
Dirinya juga menyinggung perihal pembiayaan APBN untuk Pilkada 2024 yang telah dibahas dengan sejumlah pihak. Dia meminta KPU tidak 'seenak jidat' memajukan jadwal Pilkada 2024.
"Dan penghitungan pembiayaan melalui APBN sudah dihitung sedemikian rupa, bapak belum masuk ke dalam dunia pemerintahan, coba jadi Mendagri, bagaimana hitung duitnya itu? Setengah mati itu, bagaimana Pak Mendagri?," ucap Cornelis.
"Setengah mati hitung uangnya itu, kita sudah sisihkan sekian sekian tabung. Jadi jangan ngomong seenak perut kita, anda pejabat yang laksanakan pemilu ini, anda dipercaya negara lembaga yang independen, kalau memang mau bicara dong dengan Mendagri, bicara dengan DPR, baru kits lontarkan ke masyarakat," lanjutnya.
Usulan KPU
Baca Juga: Tak Ada Alasan Kuat Revisi UU, PKS: Majukan Jadwal Pilkada November ke September Cukup Berisiko
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, bila pencoblosan dilakukan bulan November, maka akan sulit untuk mewujudkan pelantikan secara serentak dengan hasil pemilu serentak pada Desember 2024.
