Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai pro dan kontra atas adanya pemekaran tiga wilayah di Papua sebagai bentuk demokrasi. Lagipula menurutnya, pemekaran tiga wilayah itu disebutnya sebagai permintaan dari akar rumput.
Jokowi mengatakan kalau permintaan itu didengarnya ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah.
"Ini kan kita kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah, saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah kelompok-kelompok datang ke saya minta itu (pemekaran wilayah)," kata Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Rabu (31/8/2022).
Jokowi tidak menyebut kelompok mana yang dimaksud meminta adanya pemekaran wilayah. Hanya saja ia mengatakan kalau permintaan itu kerap disampaikan kepada dirinya sejak 7 tahun yang lalu.
Baca Juga: Resmikan Papua Football Academy, Jokowi Ingin Ada Penerus Rully Rene Hingga Ricky Kambuaya
Kepala Negara juga menerangkan kalau permintaan itu disampaikan kepada dirinya karena melihat Papua yang terlalu luas apabila hanya diisi oleh dua provinsi. Guna memudahkan pelayanan publik, maka permintaan untuk membuat wilayah baru pun disampaikan kepada dirinya.
"Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru," ujarnya.
"Sekali lagi itu adalah permintaan dari... bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi, ya."
RUU DOB Disahkan
DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
Baca Juga: Seorang Pedagang Terima Amplop Kosong Jokowi, Istana: Keselip Dari 302 Amplop yang Terisi
Ada tiga RUU yang disahkan untuk menjadi undang-undang, di antaranya RUU tentang Pembentukan Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Papua Tengah dan RUU tentang Pembentukan Papua Pegunungan.
Sebelumnya, Doli menyampaikan dua alasan mengapa tiga RUU DOB Papua harus segera disahkan pada 30 Juni 2022. Pertama ialah berkaitan dengan anggaran, di mana pada tanggal tersebut merupakan batas terakhir pembahasan atau penetapan APBN tahun 2023.
"Jadi kementerian keuangan menunggu, kalau misalnya undang-undangnya selesai sebelum tanggal 30 mereka sudah bisa menyiapkan anggarannya karena berdasarkan undang-undang sudah ada. Karena kan ini kan membutuhkan anggaran," Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Kamis (30/6/2022).
Sementara itu alasan kedua ialah adanya konsekuensi soal posisi lembaga tinggi negara, semisal DPR, DPD dan DPRD Provinsi seiring dengan adanya tiga provinsi baru hasil pemekaran.
"Tapi yang jelas di dalam undang-undang yang sekarang itu kita masukan dalam satu pasal yang menjelaskan bahwa setelah ini nanti akan ada pembahasan perubahan undang-undang tentang pemilu yang berkaitan dengan soal kursi DPR RI, kursi DPD RI dan juga penetapan daerah pemilihannya," kata Doli.
Seiring rencana disahkannya tiga RUU tersebut nantinya terjadi pemekaran wilayah dengan tambahan tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
