Infografis
Lebih lanjut, Hilman mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun depan jemaah yang berangkat adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.
"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," jelas Hilman.
"Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jemaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan," sambungnya.
Dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022 M di Batam, Hilman berharap narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat memberikan pencerahan.
Ada persoalan lain yang digarisbawahi Hilman, yaitu terkait Visa Mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Banyak jemaah yang batal berangkat. Hal itu berdampak bear bagi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan," sebut Hilman.
"Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.
Selain itu, masalah dam juga menjadi sorotan. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jemaah terbanyak. Lebih 90% jemaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu' sehingga harus membayar dam.
"Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jemaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," ucapnya.
Baca Juga: Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi
"Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang," harapnya.
