Penyelenggaraan Haji 2022 Diapresiasi Jemaah, Dirjen PHU: Perlu Evaluasi untuk Lebih Baik

Rabu, 31 Agustus 2022 | 08:15 WIB
Penyelenggaraan Haji 2022 Diapresiasi Jemaah, Dirjen PHU: Perlu Evaluasi untuk Lebih Baik
Dirjen PHU memberi arahan secara daring pada Rakernas Evaluasi Haji 1443 H (Dok. Kemenag)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022 M di Batam, Kepulauan Riau.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief bersyukur ibadah haji 2022 berhasil terselenggara dengan baik, meskipun waktu persiapannya terbilang cukup mepet.

Pada pertengahan April 2022 lalu, kepastian kuota haji baru diinformasikan oleh Arab Saudi. Sementara itu, keberangkatan jemaah dimulai pada 4 Juni 2022.

Hilman Latief mengatakan haji 2022 bisa terselenggara dengan baik dan selesai meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang singkat.

Baca Juga: Kemenag Sesalkan Walkot Bandung Resmikan Gedung ANNAS: Negara Harusnya Memoderasi

"Haji 2022 sudah ditutup 18 Agustus 2022 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kita merasa bahagia, perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang, selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat," terang Hilman Latief saat memberikan sambutan secara daring, Selasa (30/8/2022).

Menurut Hilman, banyak kepuasan yang didapatkan oleh jemaah. Mulai dari pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan mendapatkan apresiasi dari jemaah. Banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jemaah, terselenggara dengan baik sehingga mereka merasa puas dan mengapresiasi.

Kendati demikian, Hilman menegaskan bahwa ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan perlu evaluasi untuk lebih baik lagi.

"Kita tidak berbangga berlebihan. Masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Perlu evaluasi untuk lebih baik lagi," tegas Hilman.

Rakernas Evaluasi ini menjadi forum penting untuk seluruh stakeholders guna melakukan refleksi dan evaluasi. Menurut Hilman, di balik kepuasan jemaah, tentu masih ada kekurangan dan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Baca Juga: Persiapan MTQ, Delegasi Serang Ditargetkan Jadi Juara Umum

Misalnya, soal biaya haji yang disebutkan Dirjen PHU. Menurutnya, perlu dipikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlangsungan perjalanan ibadah haji, sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

Lebih lanjut, Hilman mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun depan jemaah yang berangkat adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.

"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," jelas Hilman.

"Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jemaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan," sambungnya.

Dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022 M di Batam, Hilman berharap narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat memberikan pencerahan.

Ada persoalan lain yang digarisbawahi Hilman, yaitu terkait Visa Mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Banyak jemaah yang batal berangkat. Hal itu berdampak bear bagi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan," sebut Hilman.

"Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.

Selain itu, masalah dam juga menjadi sorotan. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jemaah terbanyak. Lebih 90% jemaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu' sehingga harus membayar dam.

"Perlu difikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jemaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," ucapnya.

"Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang," harapnya.

Sesditjen PHU Abdullah Yunus (Dok. Kemenag)
Sekretaris Direktorat Jenderal PHU Abdullah Yunus (Dok. Kemenag)

Sebelumnya, Sesditjen PHU Abdullah Yunus melaporkan, Rakernas Evaluasi akan berlangsung 30 Agustus-2 September 2022. Rakernas diikuti para pejabat eselon II Ditjen PHU, Konjen RI Eko Hartono, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kapuskes Haji Budi Sylvana, Kakanwil dan Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji.

Rakernas Evaluasi ini menurut Abdullah, mengangkat Tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030".

"Selain evaluasi penyelenggaraan haji 2022, Rakernas menargetkan tersusunnya rencana aksi perbaikan haji 2023," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI