Infografis
Suara.com - Pengamat Militer, Sidratahta Mukhtar, menilai tindakan TNI yang memutilasi warga Mimika, Papua terlalu berlebih.
Sidratahta khawatir tindakan tersebut malah membuat konflik antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) makim memanas.
Pemerintah ke depan kata dia, harus mengubah pemikiran terkait anggota militer yang dikirim ke Papua, jangan sampai anggota yang terbuang dari wilayah tugas sebelumnya.
“Jadi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai anggota militer yang dikirim ke Papua, merupakan anggota yang sebelumnya dibuang dari satuan di wilayahnya,” katanya kepada Suara.com, Selasa (30/8/2022).
Baca Juga: 7 Fakta Mengerikan Enam Prajurit TNI Jadi Tersangka Mutilasi Warga Sipil di Mimika
Harusnya pendekatan yang digunakan untuk meraih simpati masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, melalui pendekatan kesehjahteraan.
Ia menilai, seseorang bisa menjadi sparatis lantaran tidak mendapatkan keadilan dalam pembangunan.
“Pembangunan tidak dirasakan karena dikorupsi oleh pejabat publik,” ungkapnya.
Militer yang ditempatkan di daerah konflik, sepatutnya bisa mengedepankan soft power.
“Hal ini untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan daerah,” tutupnya.
Baca Juga: Jokowi Kembali Kunjungi Papua
Informasi yang beredar menyebutkan pembunuhan dengan mutilasi dilatarbelakangi jual beli 2 senjata api yang ditawarkan dengan harga Rp250 juta.
