Infografis
Suara.com - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap bantuan itu bisa mengurangi beban masyarakat di tengah adanya kenaikan harga.
"Saya berharap agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," kata Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi pada Senin (29/8/2022).
Bansos pengalihan subsidi BBM tersebut rencananya disalurkan untuk 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan langsung tunai. Menurut Jokowi, penyaluran dilakukan sebanyak empat kali dengan besaran masing-masing Rp150 ribu.
Baca Juga: Ditanya Soal Harga BBM Naik Saat Urus Bansos Pengalihan Subsidi BBM, Mensos: Aku Nggak Tahu
Selain itu, sebanyak Rp9,6 triliun akan disalurkan sebagai bantuan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan yang diberikan masing-masing Rp600 ribu.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.
"Dana sebesar Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan."
Bansos Subsidi BBM
Sinyal kenaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi makin terang benderang. Pemerintah pun berencana mengalihkan sejumlah anggaran subsidi BBM kepada program bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Baca Juga: Menhub Sebut Tiket Pesawat Murah Bisa Diterapkan Meski Ada Wacana BBM Naik
Bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh ibu Mensos 150 ribu selama 4 kali," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022).
"Jadi dalam hal ini ibu Mensos (Tri Rismaharini) akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua, nanti ibu mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detil," sambungnya.
Nantinya penyaluran bansos kompensasi kenaikan harga BBM ini akan dibayarkan melalui berbagai saluran Kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun.
Selain pemberian BLT, pemerintah juga akan memberikan bansos bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dengan nilai bantuan yang sama yakni sebesar Rp600 ribu.
"Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun," kata Sri Mulyani.
Selain BLT dengan anggaran Rp12,4 triliun plus anggaran bansos untuk pekerja sebesar Rp9,6 triliun, pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan bansos khusus melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) uang anggarannya sebesar Rp2,17 triliun.
"Kami di Kemenkeu juga menetapkan peraturan menteri keuangan di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," paparnya.
