Infografis
Suara.com - Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berkata bahwa selama ini jumlah anggaran pensiunan PNS ternyata membebani negara. Misalnya saja, membayar pensiunan pegawai pelat merah tersebut, negara perlu merogoh Rp2.800 triliun.
Angka tersebut sangat besar sehingga Kementerian Keuangan berencana mengubah skema pembayaran pensiun. Sebab, jika dibiarkan, risiko jangka panjang akan semakin meningkat.
Namun, publik melalui media sosial membandingkannya dengan pensiunan DPR yang dinilai jauh lebih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lantas, seperti apa perbandingan skema gaji pensiunan PNS dan DPR?
Gaji Pensiunan PNS
Skema pensiunan PNS saat ini menerapkan sistem pay as you go yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
Dalam skema ini, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ada tambahan dana APBN.
TNI dan Polri juga menerapkan skema yang sama namun dikelola oleh PT ASABRI. Sri Mulyani menilai rangka ini bisa menimbulkan risiko jangka panjang karena menguras APBN.
Dengan sistem sekarang ini, pemerintah membayar pensiunan ke PNS yang masa jabatannya habis hingga ia meninggal dunia. Kemudian, gaji pensiunan tersebut akan diteruskan ke istri/suami.
Baca Juga: Bisa Diterima Seumur Hidup, Berapa Besaran Gaji Pensiunan DPR?
Sementara dalam fully funded, skema baru yang akan diterapkan, dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay (THP), pembayarannya juga akan dilakukan secara bersamaan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.
