Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan menginginkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menaikkan harga BBM subsidi. PDIP khawatir kenaikan harga tersebut malah akan membebani masyarakat.
Keinginan itu disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kepada awak media, Jumat (26/8/2022).
Ono menerangkan bahwa di dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022 lalu, Jokowi menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.
Baca Juga: Waduh! Sri Mulyani Sebut Kuota Solar dan Pertalite Bakal Habis di Bulan Oktober
Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.
Alih-alih menaikkan harga BBM subsidi, Ono menilai sebaiknya pemerintah bisa memperhatikan penyalurannya. Sebabnya, ia melihat kalau BBM subsidi juga dinikmati oleh masyarakat yang berkecukupan.
"Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran bbm subsidi kepada rakyat yang berhak dan memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran," jelasnya.
Ono memastikan kalau rekomendasi tersebut juga akan disampaikan pada Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lainnya. Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 Wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran.
Rakerwil dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Rakernas, Rapat Koordinasi 3 Pilar Partai PDI Perjuangan Jawa Barat. Materi yang dibahas meliputi permasalah rakyat di Jawa Barat, Program-program Partai dan Target Perolehan Surat dan Kursi di Kabupaten/Kota serta Laporan Ekspedisi Trisakti dan Rencana Tindak Lanjut lalu Sosialisasi Media Pintar Perjuangan dan Pasar Gotong Royong yang merupakan Platform Digital/Aplikasi khusus Kader dan Anggota PDI Perjuangan.
Baca Juga: Puan Maharani: Tahun 2024 Akan Ada Lagi Presiden Perempuan
