Infografis
Suara.com - Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Pilpres cukup hanya dua pasangan calon. Ia pun memberikan alasannya atas pernyataanya tersebut.
Pertama, Andreas menilai dua pasangan calon nantinya akan menghemat biaya demokrasi. Selain itu dari segi waktu juga akan mengalami penghematan.
"Artinya, kalau hanya dua pasangan maka pemilu hampir pasti hanya berlangsung satu putaran. Sehingga ini juga akan lebih mengefisienkan pembiayaan demokrasi kita dari segi finansial maupun dari segi waktu," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).
"Anggaran pilpres untuk putaran ke-2 bisa dihemat, begitupun bangsa ini bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja menghadapi berbagai tantangan-tantangan lain yang tidak kalah pentingnya," sambungnya.
Baca Juga: Puan Maharani: Insya Allah 2024 Akan Ada Lagi Presiden Perempuan
Sementara itu yang kedua, menurutnya, dua pasangan dari segi proses politik ini juga akan lebih memudahkan pembentukan positioning pemerintahan ke depan sejak awal.
Positioning yang dimaksud yakni karena yang memenangkan kontestasi berada di pemerintahan sementara yang kalah berada di luar pemerintahan.
"Kalau lebih dari dua pasangan akan menimbulkan perombakan positioning yang menghadapi putaran kedua, yang tentunya akan berakibat pada kerekatan relasi proses politik ke depan," tuturnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, semua sangat tergantung pada proses dialog dan deal politik elite yang akan berlangsung dalam massa pra pendaftaran capres atau cawapres.
Lebih lanjut, terkait dengan isu terjadinya polarisasi, kata dia, itu tergantung pada capres-cawapresnya itu sendiri. Menurutnya, potensi polarisasi bukan karena jumlaj paslon.
"Sadar atau tidak kah mereka bahwa menggunakan politik identitas di republik ini akan sangat berbahaya bagi polarisasi politik yang bisa mengarah pada keretakan sosial masyarakat bangsa ini. Kasus pilkada DKI 2017 justru terjadi berawal dari 3 pasangan Cagub-Cawagub yang bertarung di putaran pertama dan semakij meruncing justru pada putaran ke-2," pungkasnya.
Pernyataan Hasto
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyatakan siap menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan kemungkinan mengajukan dua atau tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menjelaskan bahawa PDIP tidak akan mempermasalahkan jumlah pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024 karena telah siap. Walau begitu, jumlah paslon yang bakal diusung nantinya tetap akan melihat konteks.
"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja," kata Hasto setelah jadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
"Dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya," sambungnya.
Hasto membahas situasi Indonesia saat ini yang sedang berada di masa pemulihan ekonomi dan ketidakpastian global, kata Hasto. Situasi itu, lanjutnya, membuat Indonesia butuh pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat dan kredibel.
Salah satunya dengan memastikan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Hal ini, kata Hasto, hanya bisa terwujud jika dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua pasangan calon atau paslon.
"Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," lanjutnya.
Selain itu, Hasto menilai jika menyiapkan dua pasangan calon justru akan menghindarkan diri dari politik identitas. Ia membahas politik identitas yang berpotensi membuat Indonesia semakin mundur.
"Lho, politik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur," ujar Hasto.
"Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakan cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," sambungnya.
