Infografis
Suara.com - Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kalau Polri sudah memperlihatkan respons serta perkembangan yang lebih baik atas pengusutan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Akan tetapi, Fahmi mau kalau Polri tetap melayangkan permintaan maaf kepada masyarakat.
Fahmi mengungkapkan kalau permintaan maaf tersebut harus dilakukan Polri hingga ke level satuan kewilayahan.
"Saya tetap berpendapat bahwa Polri secara kelembagaan sebaiknya juga melakukan tindakan yang bersifat kolektif di semua jenjang (termasuk satuan kewilayahan) untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka pada negara dan masyarakat melalui semacam seremoni atau kegiatan apel integritas," ungkap Fahmi saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/8/2022).
Permintaan maaf itu dianggap Fahmi harus dilakukan Polri karena kegaduhan yang selama ini timbul akibat kasus pembunuhan Brigadir J. Apabila Polri bisa menjaga integritasnya, seharusnya kasus pembunuhan dengan tersangka Ferdy Sambo itu tidak harus sampai bertele-tele seperti sekarang ini.
"Karena sebenarnya pelanggaran pidana dan etik yang dilakukan Sambo cs itu tidak akan menguras energi publik dan bertele-tele jika lembaga Polri benar-benar mampu menjaga integritas dan profesionalismenya," ujarnya.
Ferdy Sambo Dipecat Secara Tidak Hormat
Sebelumnya, Tim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) telah memutuskan memecat Ferdy Sambo secara tidak hormat dari Polri.
"Pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Ketua Tim Sidang, Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri dalam putusannya dalam sidang di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Ferdy Sambo dipecat tidak hormat karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, ajudannya sendiri.
Baca Juga: Akhir Karir Ferdy Sambo di Polri, Bakal Dipecat Langsung oleh Presiden Jokowi
Pada persidangan yang berlangsung dari pukul 09.25 WIB hingga 01.57 WIB atau sekitar 16 jam, sebanyak 15 saksi dihadirkan.
