Infografis
Dalam kesempatan ini, Hasto turut membahas dampak dahsyat dalam kehidupan yang dialami Indonesia karena pandemi Covid-19.
"Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan kemudian kemarin krisis di Taiwan, kemudian persoalan di Timur Tengah harus menjadi perhatian kita," papar Hasto.
Atas dasar itu, Hasto mengajak untuk meningkatkan demokrasi politik itu membangun peradaban, bahwa politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu.
"Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah," pesan Hasto.
"Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu," tambahnya.
Momen ini juga dimanfaatkan Hasto untuk mengeluarkan wacana perlunya menata sistem politik Indonesia
"Yang pertama kita harus mempunyai MPR yang ke depan memiliki kewenangan menetapkan haluan negara, abad ke-7 saja kita punya perspektif membangun Candi Borobudur 100 tahun sekarang 77 tahun merdeka kita tidak punya perencanaan jangka panjang," ucap Hasto.
Kedua, ujar dia, tata sistem Pemilu harus proporsional tertutup.
"Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi. Lalu ambang batas parlemen ditingkatkan, sehingga sistem presidensial mutipartainya sederhana yang milih rakyat bukan kekuatan otoriter kita tingkatkan lima persen atau tujuh persen sehingga hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat bukan pemerintahan yang otoriter," tandas Hasto. [ANTARA]
Baca Juga: Safari Politik Puan Bakal Berlanjut, Usai Dari Nasdem Lanjut Ke Gerindra, Golkar Dan PPP
