Suara.com - Ada hal yang menarik di tengah keseriusan rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Yang dimaksud menarik yakni terdengar suara seorang perempuan memanggil kata 'sayang' saat anggota Komisi III DPR RI interupsi dalam rapat.
Peristiwa unik itu diawali oleh adanya notulen dalam rapat sedang menyebutkan poin-poin kesimpulan hasil rapat terkait kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
"Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana, terukur, obyektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi," kata seorang notulen dalam rapat tersebut.
Kemudian, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi atau Habib Aboe melakukan interupsi kala menyelak notulen. Ia mengatakan, seharusnya frasa desakan tidak diperlukan lantaran Kapolri pasti sudah sadar diri.
Lalu Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto selaku pimpinan rapat mengatakan poin kedua sebenarnya penting demi menjawab reformasi di tubuh Polri.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta interupsi. Ia menilai kesimpulan poin kedua sebaiknya perlu ditaruh frasa desakan Komisi III ke Listyo untuk menuntaskan penyakit masyarakat.
Namun di sela-sela Habiburokhman berbicara mengenai hal itu, justru tersengar keras suara seorang perempuan memanggil dengan ucapan kata 'sayang'.
Sontak seisi ruangan rapat menjadi heboh dan memancing gelak tawa.
"Maaf itu (suara sayang) bukan dari ponsel saya itu," kata Habiburokhman.
![Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/24/91774-kapolri-jendral-listyo-sigit-prabowo-brigadir-j-komisi-iii-dpr.jpg)
Sementara anggota Komisi III DPR RI lainnya ada yang berseloroh jika panggilan 'sayang' tersebut harus ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.