Infografis
Suara.com - DPD Demokrat Jakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan BBM (Bahan bakar minyak) subsidi untuk rakyat. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan pihaknya meyakini pengurangan BBM subsidi akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih.
"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi," ujar Mujiyono kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).
Menurutnya, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. DPD Demokrat Jakarta kata Mujiyono menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi.
"BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan menghasilkan kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," ungkap dia.
Baca Juga: Ekonom UGM Sarankan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi Tahun Ini
Terlebih, kata Mujiyono, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.
Ia menuturkan tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen. Tingginya inflasi ini lanjut Mujiyono juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.
"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi bisa kembali bengkak menjadi Rp198 triliun pada tahun ini jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan pembatasan kuota pembelian pertalite dan solar.
"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun nggak akan cukup," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga: Pemerintah Masih Mendata Warga yang Berhak Gunakan BBM Bersubsidi
Ia mengatakan tambahan anggaran ini diperlukan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. Dengan demikian, anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.
"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502 triliun," ujar Sri.
Ia memaparkan, meskipun ada tren penurunan harga minyak mentah di pasar global sejak Juli lalu, tapi harganya masih di kisaran atas USD100 per barel.
"Tapi minyak itu kan naik turun antara USD100, 106, 102 begitu," kata dia.
Alhasil, menurut Sri Mulyani, hanya ada dua upaya yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikan harga BBM bersubsidi. Dua langkah itu adalah pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar, atau menambah anggaran subsidi.
