Geledah Tiga Gedung Fakultas di Unila, KPK Sita Dokumen Hingga Alat Elektronik

Welly Hidayat
Geledah Tiga Gedung Fakultas di Unila, KPK Sita Dokumen Hingga Alat Elektronik
Tim KPK geledah FH Unila, Selasa (23/8/2022). [ANTARA]

Geledah dilakukan tim Satgas KPK pada Selasa (23/8/2022). Tiga lokasi yang digeledah yakni Kantor Fakultas Kedokteran; Kantor Fakultas Hukum; dan Kantor Fakultas FKIP.

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita dokumen terkait penerimaan mahasiswa baru dan data elektronik hasil penggeledahan di sejumlah gedung fakultas di Universitas Lampung terkait kasus suap yang telah menjerat Rektor Karomani menjadi tersangka.

Penggeledahan telah dilakukan tim Satgas KPK pada Selasa (23/8/2022). Tiga lokasi yang digeledah yakni Kantor Fakultas Kedokteran; Kantor Fakultas Hukum; dan Kantor Fakultas FKIP.

"Diperoleh BB (barang bukti) antara lain Dokumen terkait PMB (penerimaan mahasiswa baru) dan data elektronik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (23/8/2022).

Dari barang bukti yang disita, tentunya penyidik akan melakukan analisa dan selanjutnya akan dikonfirmasi ke saksi dan para tersangka.

Baca Juga: Harga Tembus Rp2,1 Miliar, KPK Lelang Emas Rampasan Eks Rektor Unila Karomani

"Segera lakukan analisis dan menyitanya sebagai barang bukti untuk perkara dimaksud," imbuhnya

Tim Satgas KPK juga sebelumnya telah menyita dokumen hingga alat elektornik dari ruang kerja Rektor Unila Karomani. Dari hasil penggeledahan sebelumnya.

Selain Karomani, KPK turut menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Rektor Unila Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB).

Sedangkan pemberi ialah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).

KPK menyebut Karomani diduga mematok uang kepada mahasiswa baru yang ingin masuk melalui jalur mandiri mencapai ratusan juta.

Baca Juga: Perjalanan Lengkap Kasus Korupsi Rektor Unila, Divonis 10 Tahun Penjara

"Nominal jumlahnya bervariasi kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron,