Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) di DKI Jakarta hadir sebagai salah satu skema baru dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rusun. Yakni dengan memanfaatkan lahan Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD) atau pun tanah wakaf melalui sewa.
Nantinya kata Riza, adanya SKBG Sarusun dapat menghasilkan harga hunian yang terjangkau dan mempercepat penyediaan hunian terjangkau
"Sehingga dapat menghasilkan harga hunian yang lebih terjangkau, serta memungkinkan percepatan penyediaan hunian terjangkau di DKI Jakarta," ujar Riza di acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi SKBG Sarusun di Ruang Pola Bappeda, Blok G Balaikota DKI Jakarta, pada Selasa (23/8/2022).
Riza menuturkan konsep SKBG Sarusun juga memberikan kepastian bermukim atau secure tenure bagi masyarakat. Sehingga dapat memberikan solusi yang sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan hunian terjangkau di Jakarta.
Baca Juga: Wagub DKI Instruksikan Inspektorat Selidiki Pegawai Disdik Diduga Pungli Guru Honorer
"Optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BMN dan BMD yang ada, diharapkan penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat Jakarta dapat segera terwujud," papar dia.
Riza menuturkan skema SKBG Sarusun memberikan angin segar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun regulasi penyediaan hunian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta kata Riza terus membuka ruang untuk berkolaborasi. Dalam hal ini, seluruh pelaku pembangunan agar ikut serta mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan, dari pembangunan fisik sampai kehidupan manusianya.
Adapun FGD Implementasi SKBG Sarusun ini merupakan tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun).
Politisi Partai Gerindra itu berharap FGD kali ini memberikan masukan bagi perumusan kebijakan implementasi SKBG Satuan Rumah Susun di DKI Jakarta.
Baca Juga: Terkait Pengaturan Jam Kerja di Jakarta, Wagub DKI: Harus Didiskusikan dengan Pemerintah Pusat
Sehingga Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di DKI Jakarta semakin menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang masih sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan harapan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi pionir dalam penerbitan SKBG Sarusun di Indonesia.
"Sebagai pusat perekonomian dan kota jasa, Jakarta terus berupaya dan memposisikan diri sebagai kota jasa yang kompetitif baik dalam skala regional dan global. Dukungan sarana dan prasarana kota yang memadai, berstandar internasional dengan manajemen profesional, tertata dan terintegrasi turut mendukung pemenuhan kebutuhan hunian warga yang layak dan terjangkau," ungkapnya.
Selain itu, ia juga berharap masyarakat Kota Jakarta dan para pemangku kepentingan dapat terus mendukung kesuksesan pembangunan di Kota Jakarta sesuai bidang tugas keilmuan masing-masing, dan menjadikan Jakarta sebagai benchmarking bagi kota-kota besar Indonesia lainnya dalam pembangunan kota.
"Terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sekretariat Negara), jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta, para Akademisi/Perguruan Tinggi, DPP REI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) DKI Jakarta, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta serta asosiasi terkait lainnya yang telah hadir dan berpartisipasi dalam FGD hari ini," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menuturkan, Pemprov DKI telah berkomitmen menempatkan Jakarta sebagai kota kolaborasi, pembangunan tidak hanya pemerintah saja, tapi seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha lainnya.
Oleh sebab itu, pemenuhan perumahan dan permukiman dilakukan secara aktif, responsif dan kolaboratif.
Pembangunan hunian di Jakarta ke depan kata Afan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk tempat tinggal, tapi juga memenuhi pokok-pokok penyediaan perumahaan yang memadai.
"Pemprov DKI terus membuka diri untuk berkolaborasi dalam hal ini dengan seluruh pelaku pembangunan diharapkan dapat ikut serta mewujudkan kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan dari pembangunan fisik hingga manusia," pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys menambahkan, pihaknya terus mengebut sejumlah proyek pembangunan rumah susun sewa di Ibu kota untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat mendapatkan hunian murah dan berkelanjutan dapat terpenuhi.
"FGD digelar sebagai media bagi seluruh stakeholder terkait guna memberikan saran dan masukan yang baik dalam percepatan implementasi SKBG satuan rusun di DKI Jakarta. Kami berkomitmen mendukung dalam implementasi aturan tersebut," ucapnya.
