Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta para anak buahnya mempertimbangkan dampak yang bakal ditimbulkan dari keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi. Hal itu ditegaskan Jokowi untuk memastikan daya beli masyarakat hingga inflasi tetap terjaga.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati. Dihitung dampaknya jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya. Saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi disela-sela acara Kadin di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji ulang sejumlah harga BBM khususnya yang bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.
Arifin Tasrfi mengatakan, di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Namun, saat ini sedang disiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran.
"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kami akan pilih yang terbaik, karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," ujar Menteri Arifin dalam keterangan persnya, Senin (22/8).
Oleh karena itu, Arifin meminta kepada masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM bersubsidi yang memang bukan peruntukkannya.
"Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup, nah jangan sampai yang sudah cukup tetapi membeli pertalite," kata dia.
Sementara itu Menko Luhut mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi. Luhut menyebut, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan volume diterapkan.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," ujarnya.
Tidak ingin asal-asalan, Luhut menyatakan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa factor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. “Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” jelas Luhut.
