Infografis
Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif, Abdul Wahid di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan hukuman penjara selama delapan tahun.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut alasan banding salah satunya karena dalam putusan Abdul Wahid, hakim tidak menjatuhi hukuman membayar uang pengganti mencapai Rp26 Miliar.
"Alasan banding dari tim Jaksa, antara lain karena tidak dijatuhkannya putusan Hakim terkait pembebanan kewajiban uang pengganti Rp26 Miliar terhadap terdakwa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022).
Ali menyebut Jaksa KPK dalam tuntutannya sudah menguraikan berbagai penerimaan oleh terdakwa Abdul Wahid yang dirubah berbagai bentuk menjadi aset-aset yang bernilai ekonomis.
Baca Juga: Berkas Lengkap, Begini Babak Baru Kasus Suap dan TPPU Bupati HSU Abdul Wahid
"Sebagai efek jera terhadap para koruptor, KPK tidak hanya memenjarakan pelakunya, namun upaya asset recovery melalui tuntutan uang pengganti dan perampasan asetnya menjadi fokus KPK saat ini," ujar Ali
Maka itu, KPK berharap majelis hakim pada tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan surat tuntutan tim Jaksa KPK.
"Sesuai dengan argumentasi hukum yang disampaikan tim Jaksa sebagaimana surat tuntutan,"imbuhnya
Seperti diketahui putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK menjatuhkan sembilan tahun penjara.
Dalam tuntutannya, Jaksa KPK juga membebani uang pengganti terhadap terdakwa Abdul Wahid senilai Rp26 Miliar. Lantaran Abdul diduga kuat menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah pengerjaan proyek di Kab Hulu Sungai Utara mencapai puluhan miliar.
Baca Juga: Anti Corruption Committee Minta KPK Banding Vonis Hakim ke Nurdin Abdullah
