Infografis
Suara.com - Sebanyak 17 mantan narapidana kasus korupsi diusulkan agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan yang diajukan oleh Bupati Mukomuko itu langsung mendapatkan respons dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Menurut Rohidin, usulan 17 napi eks korupsi agar menjadi ASN tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, sulit bagi pihaknya untuk kembali menyetujui ataupun mengusulkan eks koruptor untuk menjadi ASN.
"Terus atas dasar apa kita melakukan sebagai pembina kepegawaian untuk menyetujui atau mengusulkan kembali narapidana untuk status PNS," kata Rohidin di Balai Semarak Kota Bengkulu, Selasa (23/8/2022).
Rohidin menjelaskan, tersangka kasus korupsi berapapun jumlah uangnya, ketika telah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan maka yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN.
Namun jika yang bersangkutan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau proses hukum lainnya yang menghasilkan status hukum pidana korupsi hilang.
Sebagai informasi, sebelumnya Bupati Mukomuko Sapuan memperjuangkan sebanyak 17 orang mantan napi kasus korupsi untuk diangkat kembali menjadi ASN. Alasannya, mereka dinilai telah selesai menjalani masa hukumannya.
Bupati Mukomuko Sapuan juga mengatakan bahwa memperjuangkan eks napi korupsi agar bisa diangkat ASN merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah.
"Ini kewajiban kami sebagai pemerintah daerah memperjuangkan, kenapa tidak kita lakukan, daerah lain bisa itu yang kita lakukan tapi tentunya segala sesuatu keputusan di Menkumham dan Mendagri," ujar Sapuan.
Sebelumnya, sebanyak 17 orang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang diberhentikan tidak hormat karena terlibat kasus korupsi sejak 2019 hingga 2020.
Baca Juga: SPBU Terbakar di Bengkulu, Api Diduga Berasal dari Mobil Bertangki Modifikasi
Alasan pengajuan tersebut karena beberapa pertimbangan pemerintah daerah setempat memperjuangkan mantan narapidana kasus korupsi untuk diangkat kembali menjadi ASN setelah dilakukan telah staf dan kajian Inspektorat.
Selain itu telah selesai menjalani hukuman dan dari aspek kemanusiaan serta daerah lain pun sudah melakukan hal yang sama. [ANTARA]
