Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pusat maupun Daerah untuk menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk masuk ke ekosistem digital dan E-katalog. Ia tidak mau kalau dana APBN, APBD hingga BUMN digunakan untuk pembelian barang impor.
Jokowi menyebut sudah ada 19 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital dalam dua tahun terakhir. Namun jumlah itu sedikit ketimbang jumlah UMKM yang ada di Tanah Air.
"Sudah 19 juta yang sudah dua tahun ini kita ajak tapi masih totalnya masih 64 juta, kan, UMKM kita, ajak mereka semuanya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada KADIN Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).
Bukan hanya masuk ke ekosistem digital, Kepala Negara juga meminta KADIN untuk ajak UMKM masuk ke E-katalog. E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: Presiden Jokowi Perintahkan Gebuk Mafia Tanah!
Fungsinya ialah untuk memudahkan pemerintah membeli berbagai macam produk yang dibutuhkan.
"Ini juga saya sampaikan ke ketua kadin, tugasnya kadin daerah juga sama, produk-produk unggulan yang ada di provinsi, kabupaten/kota ajak semuanya masuk ke e-katalog," ujarnya,
Jokowi mengklaim kalau e-katalog sudah lebih mudah untuk dikunjungi. Kemudahan untuk bergabung ke E-katalog tersebut diharapkan Jokowi bisa mendongkrak pembelian produk-produk dalam negeri oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Ia tidak mau kalau pemerintah pusat dan daerah menghabiskan dana APBN, APBD maupun BUMN untuk membeli barang impor.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita collects dari pajak dari PNBP dari royalti masuk ke APBN kemudian ke luar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor. Aduh, bodoh banget kita ini kalau terus-terusan seperti itu, ndak," tegasnya.
Baca Juga: Terkuak! Kombes Agus Nurpatria Anak Buah Ferdy Sambo Pernah Kawal-Foto Bareng Jokowi
"Uang BUMN, uang APBN, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus dan wajib beli produk dalam negeri."
