Infografis
Dianggap paling berpengalaman, Edy Rahmat lebih aktif berkoordinasi dengan tersangka GIG dalam mengatur agar temuan oleh BPK dapat dimanpulasi. Sekaligus, agar memuluskan dengan pemberian sejumlah uang.
Lebih lanjut, tersangka GG pun menyampaikan kepada YBHM selaku tim pemeriksa. YBHM pun akhirnya bersedia untuk bersekongkol untuk memanipulasi laporan keuangan Pemprov Sulsel.
"Adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah 'dana partisipasi'," katanya.
Sementara itu, keterlibatan tersangka WIW dan GG diduga memberikan saran kepada Edy Rahmat untuk memuluskan temuan tim pemeriksa ini dengan memberikan sejumlah uang.
"ER diduga sempat meminta saran pada WIW dan GG terkait sumber uang dan masukan dari WIW dan GG yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek di tahun anggaran 2020," ujar Alex.
Dia menjelaskan, besaran dana partisipasi yang diminta 1 persen dari nilai proyek dan dari eseluruhan dana partisipasi yang terkumpul nantinya Edy akan mendapatkan 10 persen.
"Adapun uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YBHM, WIW dan GG dengan keseluruhan sejumlah sekitar Rp2,8 Miliar dan AS turut diduga mendapatkan bagian Rp100 juta yang digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan," ungkap Alex
Tersangka Edy, kata Alex turut menerima jatah sebesar Rp324 juta. KPK kan mendalami dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemprov Sulsel tersebut.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, AS ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih; YBHM ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1; WIW ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1; dan GG ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Mereka ditahan 20 hari pertama, terhitung mulai 18 Agustus sampai 6 September 2022.
Baca Juga: Tersangka Korupsi Duta Palma Group Mendadak Sakit, Pemeriksaan Diundur Sehari
ER sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
