Infografis
Suara.com - Pakar komunikasi politik Romo Antonius Benny Susetyo ikut mengomentari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR/DPR pada Selasa (16/8/2022).
Menurut Benny, pidato Jokowi mengenai politik identitas merupakan bentuk keprihatinan dan warning bagi bangsa Indonesia, terkhususnya partai-partai politik.
"Pidato Presiden Jokowi memberikan warning pada bangsa dan partai politik, jangan lagi memanipulasi politik identitas yang menciptakan masyarakat yang terbelah," ujar Benny dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).
Pasalnya kata Benny, dalam waktu sepuluh tahun sepanjang pemerintahan Jokowi, politik identitas dimainkan sehingga menyebabkan ketegangan.
Baca Juga: Singgung Pidato Kenegaraan Jokowi, Amnesty International : Jauh dari Harapan, hanya Mengulang
"Sudah dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sepanjang pemerintahan Jokowi, politik identitas dimainkan dan ini menyebabkan ketegangan. Masyarakat mengalami distrust karena politik identitas ini," tutur Benny.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu pun memberikan sebuah deskripsi tentang politik identitas tersebut. Ia menjelaskan bahwa politik identitas memanipulasi agama, etnis, suku, untuk mengaduk emosi masyarakat dan mengadu domba satu sama lain.
"Emosi publik ditinggikan demi mendapatkan kekuasaan dan suara tanpa adanya gagasan dan pemikiran," tutur Benny.
Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara Indonesia melihat ancaman kehancuran Indonesia jika terus masuk dalam politik identitas.
"Politik identitas ini kan membuat masyarakat reaktif, miskin gagasan, dan potensi konflik terus terjadi, sehingga energi masyarakat habis dan masalah seperti krisis pangan, energi, ketegangan geopolitik antara Ukraina-Rusia dan Cina-Taiwan, tidak mendapatkan program dan gagasan bagaimana menghadapinya. Ini dapat membuat bangsa ini hancur dan berantakan," kata Benny.
Salah satu pendiri Setara Institute itu juga menyerukan ajakan kepada partai politik (parpol) untuk berhenti memainkan politik identitas.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Elite Politik Harus Komitmen Anti-Politik Identitas
"Akhiri sekarang, mari gunakan politik rasional, adu gagasan, program, konsep, sehingga masyarakat memiliki kecerdasan dalam memilih calon pemimpinnya, yang berkualitas dan tidak menjual label SARA. Maka itu Jokowi menyerukan akhiri ini, dan tanggung jawab parpol adalah menghadirkan politik rasional. Harus merdeka memperjuangkan kepentingan bersama, bukan berjiwa kerdil," tuturnya.
Parpol kata Benny memiliki kewajiban menghadirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, memiliki agenda kerja yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Calon dengan politik identitas akan membuat masyarakat goblok permanen, meruntuhkan keadaban demokrasi. Parpol dan calon-calonnya harus punya tanggung jawab etis, tidak manipulasi agama, suku bangsa dan etnis," ungkap Benny.
Lebih lanjut, Benny menyerukan sebuah gagasan agar politik identitas dapat dihapuskan di Indonesia. Yakni kata dia, peserta parpol dan calon pemimpin harus berani memutuskan dan tidak lagi menggunakan politik identitas.
"Yang tetap memakai harus digugurkan oleh KPU dan Bawaslu. Tegakkan hukum, tegakkan aturan main dalam berpolitik di Indonesia," tandasnya.
Pidato Jokowi Ingatkan Tidak Main Politik Identitas
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyinggung terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tengah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menjelang tahun politik, Jokowi mengingatkan jangan ada lagi politik identitas yang dimainkan.
Bukan hanya politik identitas, Jokowi juga tidak mau kalau Pemilu 2024 nanti malah diributkan dengan politisasi agama hingga sosial.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
