Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut -- terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden -- banyak yang ingin mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.
Pernyataan Hasto untuk merespons isu yang menyebutkan Jokowi mendukung sejumlah tokoh yang sedang bersiap maju menjadi calon presiden.
"Dalam situasi seperti ini semuanya ingin diendorse oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Hasto mengatakan sampai saat ini Jokowi masih "satu napas" dengan PDI Perjuangan.
Baca Juga: Presiden-Ibu Negara Kenakan Baju Adat Dolomani Khas Buton
"Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi itu satu napas kepemimpinan yang nantinya akan dilanjutkan pada hasil pemilu 2024," kata dia.
"Dimana PDIP yang bersama-sama dengan bapak Presiden Jokowi akan punya tugas sejarah sehingga napas kepemimpinan ini berlanjut dan terjadi kesinambungan jangan sampai kesinambungan itu Poco-Poco."
Menurut Hasto kesinambungan kepemimpinan sangat penting dalam pemerintahan. Dia mencontohkan dalam pemerintahan Jakarta.
"Kita lihat di Jakarta begitu dipimpin Pak Jokowi, Pak Ahok kemudian Pak Ahok dan Pak Djarot, sekarang banyak prestasi-prestasi yang dulu sudah dilakukan kemudian menghilang," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dia memberikan restu kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju ke pemilu presiden.
Baca Juga: Timnas Indonesia U-16 dan Bima Sakti Diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka
Menurut Jokowi, hak setiap orang untuk maju ke pemilu presiden.
"Istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya masak saya (bilang) jangan, ndak kan enggak gitu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (12/8/2022).
Sebagai Presiden, Jokowi mengatakan tidak mungkin melarang menteri untuk maju ke pemilu.
"Ya, silakan demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu enggak mungkin presiden yang misalnya ada menteri ke saya menyampaikan itu lalu saya buat tidak," ujarnya.
