Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo soal ajakan menghindari polarisasi atau politik identitas saat Pemilihan Umum 2024.
Menurutnya, catatan dari Presiden Jokowi mengenai politik identitas itu sangat baik lantaran polarisasi atau politik identitas menjadi salah satu persoalan utama.
"Saya pikir bahwa catatan dari presiden terkait polarisasi ini sangat baik. Polarisasi atau politik identitas itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proses politik Indonesia," ujarnya dihubungi di Surabaya, Selasa (16/8/2022).
Airlangga mengatakan bahwa sudah beberapa tahun terjadi kecenderungan politik identitas, terutama dalam proses elektoral berskala besar.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan perlunya ulasan lebih mendalam bahwa ada beberapa hal yang mendorong penguatan polarisasi sampai sekarang berpotensi tampil kembali.
"Kita harus melihat dimensi polarisasi identitas itu bukan hanya dalam persoalan politik yang dipisahkan dari masalah sosial lain. Ketimpangan sosial ekonomi itu yang semakin lama semakin besar turut memperkuat politik identitas," ucapnya.
"Dalam artian bahwa masalah ketimpangan sosial dan rawan-nya ketahanan ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan kelas bawah, tapi juga di kalangan menengah urban," tambah dia.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat urban berpotensi menjadi terget penyebaran dari polarisasi identitas.
Hal Ini, kata Airlangga, menjadi masalah karena kelas menengah pendidikannya tinggi, tapi ekspektasi terhadap penghasilan berbanding terbalik dengan kenyataan.
Baca Juga: 5 Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022, Singgung Krisis Ekonomi sampai Korupsi
"Itu membuat mereka mudah terprovokasi dengan propaganda polarisasi identitas," tutur dia.
Berikutnya, polarisasi identitas kerap kali dijadikan instrumen politik oleh elite politik yang terhubung dengan elite bisnis sebagai mekanisme rencana untuk memenangkan elektoral.
"Elite ini yang kerap melihat dan memberikan ruang bagi tampilnya politik identitas. Kedua hal ini harus diuraikan," kata Airlangga.
Selanjutnya, lanjut dia, untuk meredam perlu didorong penguatan demokrasi sehingga dengan penguatan ini hadirnya partai politik yang menjadi kanal maka ruang politik yang sehat bisa meredam kecenderungan polarisasi identitas.
"Saya pikir tiga hal itu yang perlu menjadi catatan dari uraian yang baik dari presiden terkait dengan problem politik identitas ini," kata dia. [ANTARA]
