"Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjerat OTT KPK di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis malam.
KPK juga mengamankan puluhan orang lain, namum belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. (Sumber: Antara)