Mengenal Apa Itu LPSK, Tugas dan Wewenangnya untuk Melindungi Saksi dan Korban

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:52 WIB
Mengenal Apa Itu LPSK, Tugas dan Wewenangnya untuk Melindungi Saksi dan Korban
LPSK mendatangi rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta, Selasa (9/8/2022) [SuaraSulsel.id/ANTARA]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kasus pembunuhan Brigadir J tengah ramai jadi sorotan. Terbaru, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin (8/8/2022) kemarin. 

Bharada E mengajukan justice collaborator atas saran LPSK terkait kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo. Lantas, sebenarnya apa itu LPSK serta apa saja tugas dan wewenangnya? Simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian, Tugas dan Wewenang LPSK

LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang terbentuk dari amanat Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini bertugas untuk menjamin hak-hak dari objek perlindungannya terpenuhi saat menjalani suatu perkara hukum.

Baca Juga: Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati? LPSK: Kondisi Putri Candrawathi Trauma Berat Butuh Psikiater, Bukan Hanya Psikolog Lagi

Ada lima objek perlindungan yang ditangani LPSK yakni saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli. LPSK punya tugas untuk melakukan perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi.

LPSK diberikan 10 wewenang untuk mencapai tujuan tersebut yakni:

  1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
  2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
  3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
  5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Mengelola rumah aman.
  7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
  8. Melakukan pengamanan dan pengawalan.
  9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan.
  10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi

Bharada E Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

LPSK telah menerima permohonan Bharada E menjadi juctice collaborator untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Bharada E Perlu Perlindungan LPSK

Baca Juga: Kabareskrim Ungkap Kegigihan Penyidik Timsus Buat Bharada E Mengaku

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mendorong Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap Bharada E.

Pendampingan LPSK itu dapat diberikan agar terhindar dari upaya penganiayaan atau apapun serta dapat memberikan kesaksian yang jujur di persidangan. Bahkan Mahfud mengatakan Bharada E bisa saja bebas dari jeratan hukum.

"Agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Bharada E, agar dia (Bharada E ) selamat dari penganiayaan, dari racun, atau apa pun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Bharada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya," ujar Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan dari Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (9/8/2022) malam.

"Mungkin saja jika dia (Bharada E) diperintah, bisa saja dia bebas. Tapi pelaku dan instrukturnya dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas," sambung Mahfud MD.

Kontributor : Trias Rohmadoni

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI