Infografis
Suara.com - Sebanyak 25 anggota Polri diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus tewasnya Brigadir J. Mengenai itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kembali perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar kasus Brigadir J bisa dituntaskan secara transparan.
Moeldoko menyebut kalau sikap pemerintah tidak pernah berubah terkait penyelesaian kasus Brigadir J.
"Intinya suaranya enggak berubah bahwa perintah presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/8/2022).
"Agar tidak terjadi apa itu menjadi isu-isu yang ke sana, ke mari. Jadi sudah jelas perintah presiden."
Baca Juga: Panorama Tabek Patah: Mengagumi Kabupaten Tanah Datar dari Ketinggian
Proses Pidana 25 Anggota Polri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, pihaknya tidak menutup peluang adanya proses pidana terkait pemeriksaan 25 personel oleh tim Inspektorat Khusus (Irsus) dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Hutabarat.
Pemeriksaan terhadap 25 personel itu terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik saat penanganan di tempat kejadian perkara (TKP), rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
"Tentunya, apabila diperlukan proses pidana, kami akan memprsoes pidana yang dimaksud," kata Sigit di Bareskrim Polri, Kamis (4/8/2022) malam.
Eks Kabareskrim Polri itu juga mengaku akan mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) khusus malam ini. TR khusus itu, beber Sigit, dikeluarkan untuk proses mutasi.
Baca Juga: Inilah Gordon, Penguin Kecil Tertua yang Keturunannya Tersebar di Australia
"Malam ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi," sambungnya.
Sigit mengatakan, tim Irsus yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Maryoto masih melakukan proses pemeriksaan terhadap 25 personel tersebut. Pemeriksaan dilakukan terkait tidak profesionalnya dalam penanganan di tempat kejadian perkara.
"Jadi tim irsus yang dipimpin Irwasum telah memeriksa 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana, 25 personel ini kami periksa terkait tidak profesional dalam penanganan TKP," kata Sigit.
Dari 25 personel yang diperiksa, total ada tiga pejabat tinggi Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu. Kemudian, ada lima personel dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes), tiga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), dua personel dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol).
Kami telah memeriksa tiga personel Pati tiga personel, Kombes lima psrsonel, AKBP tiga personel, Kompol tiga personel, Pama dua personel, Bintara dan Tamtama lima personel," beber Sigit.
Adapun 25 personel tersebut berasal dari satuan Divisi Propam, Polres, Polda, hingga Bareskrim. Oleh sebab itu, Sigit menegaskan jika pihaknya akan menjalankan proses dengan baik.
