Infografis
Suara.com - Amnesty International Indonesia dan Majelis Rakyat Papua menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (5/8/2022).
Dalam pertemuan itu, MRP menyerahkan masukan-masukan hasil keputusan kultural kepada Mahfud.
Salah satu poin yang disampaikan terkait tanah ulayat dari masyarakat adat di Papua, dan ibu kota provinsi baru di Papua.
Mahfud merespons positif masukan-masukan yang disampaikan Timotius Murib.
Baca Juga: Ada Tiga DOB Anyar di Papua, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Revisi UU Pemilu
Mahfud menegaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak pada masyarakat adat serta hukum adat.
"Menyangkut adat, konstitusi kita memang memberi perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak pada masyarakat adat, bahkan hukum adat," ujar Mahfud menanggapi aspirasi masyarakat melalui MRP terkait masa depan Orang Asli Papua.
Mengenai masukan terkait Daerah Otonomi Baru, Mahfud menegaskan kebijakan publiknya sifatnya sudah implementatif, bukan lagi alternatif.
Sebab, sifatnya implementasi, maka masih bisa saling memberi dan menerima masukan, terutama masukan ini banyak yang menyangkut adat.
Mahfud mencatat berbagai masukan dari MRP yang dianggapnya penting. Karena itu, Mahfud meminta kepada sekjen Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti beberapa poin penting.
"Soal ibu kota, Nabira, Marauke dengan catatan tadi, perlu diskusi lebih lanjut, nanti disampaikan ke Mendagri. Agar itu diolah sebagai aspirasi agar dicarikan jalan tengah, yang penting ini sifatnya sudah implementatif, bukan lagi alternatif," kata Mahfud.
Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan pemerintah.
Terkait DOB, khususnya penetapan tiga ibu kota daerah baru, meski masih pro dan kontra, pada prinsipnya menerima dengan berbagai catatan.
"Kami lihat situasi masyarakat akar rumput di Merauke dan Nabire, pada prinsipnya mereka menerima itu dengan berbagai catatan, khususnya di Wamena ini perlu menjadi perhatian kita semua, dimana pencanangan ibu kota ini penting sekali untuk melakukan semacam pendampingan oleh MRP dan tim dari pemerintah, supaya masyarakat bisa menerima," kata Murib.
Ketua dan Wakil Ketua MRP juga memberikan apresiasi atas upaya pemerintah terkait dialog perdamaian Papua, yang dilakukan oleh Komnas HAM. Hal tersebut, menurut Murib, mendapat respons baik dari masyarakat Papua.
"MRP memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya, ada kebijakan dari pemerintah melalui Komnas HAM yang menggagas dialog perdamaian Papua. Ini sangat penting, MRP mendukung itu dan direspons baik oleh masyarakat kita di akar rumput," kata Murib.
Usman Hamid dalam pertemuan itu mengusulkan agar dibentuk tim di bawah kemenkopolhukam untuk penanganan pengungsi, semacam suatu pencarian fakta.
"Bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau menyalahkan pihak tertentu, tapi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi, mengindentifikasi kebutuhannya dan menunjuk instansi-instansi terkait untuk penanganan masing-masing kebutuhan dari pengungsi tersebut," kata Usman Hamid.
