Infografis
Suara.com - Menindaklanjuti perjanjian kerja sama (PKS) sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor PRJ–8/MK.01/2020 dan Nomor 186 Tahun 2020, tanggal 2 September 2020, antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung pada 16 Juni 2022, Bea Cukai bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai langkah konkret sinergi.
Kegiatan yang berlangsung di Medan, Kamis, (4/8/2022) tersebut, turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani dan Jamintel Jaksa Utama, Dr. Amir Yanto. Keduanya sepakat, setelah dilaksanakannya perjanjian kerja sama, maka perlu ada tindak lanjut sinergi yang nyata di lapangan.
Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Bahaduri Wijayanta, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, setiap pihak tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu sinergi, baik secara formal atau informal.
“Sinergi formal dapat dilakukan dalam bentuk PKS, namun harus memenuhi kriteria, seperti memiliki ukuran keberhasilan berupa output yang jelas, merupakan upaya penguatan tusi sehingga ada terget yang harus dicapai, meminimalisir peta kerawanan, dan mendukung perubahan atau reformasi pada masing-masing instansi. Sementara sinergi informal dapat berupa koordinasi dan komunikasi yang mendukung sinergi formal,” katanya.
Baca Juga: Bea Cukai Terus Tingkatkan Komitmen PUG dalam Setiap Kebijakan
Terdapat beberapa ruang lingkup PKS antara Bea Cukai dan Jampidsus yang dipahami bersama, antara lain terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelarasan kebijakan dan diseminasi pemahaman, pengembangan dan peningkatan SDM, koordinasi dalam proses penanganan perkara kepabeanan dan cukai, koordinasi penanganan dan penyelesaian barang bukti, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, seperti data statistik kriminal tindak pidana khusus pada Jampidsus, atau data lain sesuai kesepakatan.
Wijayanta menegaskan, koordinasi dalam proses penanganan perkara kepabeanan dan cukai, Jampidsus dapat melakukan koordinasi, baik sebelum atau sesudah dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Bentuk koordinasi dapat meliputi gelar perkara, asistensi, konsultasi, dan kegiatan lain secara formal atau informal sesuai kesepakatan, seperti dukungan penyelesaian perkara oleh Jampidsus, dan dukungan dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti oleh Bea Cukai,” imbuhnya.
Melalui sosialisasi ini, seluruh unit kerja Bea Cukai dan Kejaksaan diharapkan menjadi satu irama dan semakin kokoh bersinergi dalam penanganan perkara kepabeanan dan cukai.
Baca Juga: Optimalkan Pengawasan dan Pelayanan, Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Perdana ke Thailand dan China
