Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PKS, Johan Rosihan, turut memberikan komentarnya terkait kebijakakan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta. Menurutnya dengan kebijakan tersebut pemerintah telah gagal paham.
Terlebih dalam kebijakan itu tidak ada payung hukum yang kuat sehingga menimbulkan polemik dan penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat.
"Saya ingatkan Pemerintah jangan gagal paham dalam membuat ketentuan soal tarif tiket masuk TN Komodo ini, sebab diperlukan payung hukum seperti Perda dan regulasi turunannya agar kebijakan tersebut memang telah melewati proses yang cukup matang yakni melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak stakeholders dan berbagai masukan public," kata Johan dikutip dari website resmi Fraksi PKS DPR RI, Jumat (5/8/2022).
Menurutnya, penetapan kenaikan tarif secara serampangan justru akan berdampak pada penolakan secara luas. Apalagi kenaikan tarif dinilainya hanya akan mematikan usaha-usaha kecil milik masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Baca Juga: Harga Tiket Komodo Naik hingga Rp3 Juta Tuai Pro-Kontra, Berikut Rinciannya!
"Saya mendorong agar Pemerintah menata kegiatan bisnis pariwisata dan bentuk bisnis lainnya di TN Komodo secara komprehensif dengan berprinsip tetap menjaga kelestarian populasi Komodo, kenyamanan pengunjung dan melibatkan berbagai kelompok pegiat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.
Batlkan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo
Anggota Komisi IV DPR RI ini mendesak pemerintah perlu untuk membatalkan kenaikan harga tiket masuk TN Komodo dan segera mengkaji Kembali secara utuh terkait skema paket wisata yang menguntungkan semua pihak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Para pelaku dan pegiat pariwisata labuan bajo harus selalu dilibatkan dan didengar aspirasi mereka agar timbul Kerjasama dan partisipasi demi masa depan pariwisata TN Komodo," tuturnya.
"Berbagai paket wisata mesti dirancang dengan berbasis data dan ilmu pengetahuan agar pengelolaannya professional dan tidak tendensius hanya menguntungkan beberapa kelompok bisnis tertentu," sambungnya.
Penolakan
Diketahui, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan. Terhitung mulai 1 hingga 31 Agustus 2022.
Pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo dan semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun.
Layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel da restoran tidak akan melayani wisatawan.
Sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.
"Mohon kepada siapa pun yang berencana liburan ke Labuan Bajo pada bulan Agustus untuk dibatalkan dan atau ditunda," tulis akun Facebook Boe Berkelana.
Mengutip Antara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob Polda NTT untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melalui pesan WhatsApp di Kupang, Minggu malam 31 Juli 2022.
