Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam media briefing secara virtual, Kamis (4/8/2022).
"PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun,” kata Isa.
Kendati demikian, Kementerian Keuangan pun saat ini sedang memproses usulan tambahan anggaran tersebut dari. Lantaran, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
Baca Juga: Pencairan Anggaran Awal Proyek Ibu Kota Nusantara Belum Deal, Kemenkeu Butuh Waktu
"(Tambahan dana IKN ini) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan," imbuhnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan pihaknya mengalokasikan total anggaran Rp27 triliun - Rp30 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun IKN.
Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, akses jalan, gedung pemerintahan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana ketahanan, sarana prasarana kesehatan, dan sarana prasarana keamanan.
