Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung pada Rabu (3/8/2022).
Ketiga tersangka yakni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim; eks Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Agus Budiarto dan Imam Kambali. Namun, KPK baru melakukan penahanan terhadap Adib Makarim lantaran hadir dalam pemeriksaan. Sedangkan, dua tersangka lainnya tidak hadir dalam pemeriksaan.
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (3/8/2022).
Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah menjerat terpidana Syahri Mulyo eks Bupati Tulungagung dan terpidana Supriyono eks Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang kini masih menjalani masa hukumannya.
Karyoto menjelaskan, konstruksi perkara hingga menjerat tiga tersangka tersebut, Berawal Adib, Agus, dan Imam menjabat Wakil Ketua DPRD Kab Tulungagung periode 2014 sampai 2019. Pada September 2014, ketika Supriyono menjabat Ketua DPRD Tulungagung bersama tiga tersangka lain melakukan rapat pembahasan RAPBD Tahun 2015 yang dalam pembahasan tersebut terjadi deadlock dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
"Akibat deadlock tersebut, Supriyono bersama AM, AG dan IK kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD dan dalam pertemuan tersebut diduga Supriyono, AM, AG dan IM berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD Tahun 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah 'uang ketok palu'," ucap Karyoto
Selanjutnya, Supriyono bersama tiga tersangka lainnya meminta 'uang ketok palu' sebanyak Rp1 miliar.
"Selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan pada Syahri Mulyo selaku Bupati Kabupaten Tulungagung yang kemudian disetujui," ujar Karyoto
Ternyata, kata Karyoto, selain 'uang ketok palu' ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Tulungagung Berstatus Tersangka Dugaan Korupsi Ternyata Sering Bolos Sidang
"Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014 sampai tahun 2018," kata Karyoto.
