Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah perusahaan yang meminta pengajuan izin usaha tambang operasi dan produksi (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang kekinian sudah menjerat eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menjadi tersangka.
Keterangan tersebut digali langsung penyidik antirasuah dalam pemeriksaan perdana Politikus PDI Perjuangan itu sebagai tersangka setelah dilakukan penahanan.
"Termasuk soal pengalihan IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi pada Rabu (3/8/2022).
Selain itu, kata Ali, penyidik juga menggali dasar aturan yang digunakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut dalam pengalihan izin usaha tambang.
Baca Juga: Sebelum Menyerahkan Diri, Mardani H Maming Ziarah ke Makam Wali Songo
"Didalami juga terkait dasar aturan yang digunakan tersangka MM (Mardani H Maming) untuk menyetujui pengalihan IUP OP tersebut," katanya.
Seperti diketahui, kasus suap izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu yang diterima kader PDI Perjuangan itu diduga mencapai ratusan miliar ketika menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2018.
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022).
Uang suap itu diterima politikus PDI Perjuangan itu didapat dari pihak swasta bernama Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP operasi dan produksi milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dari perhitungan KPK, Mardani menerima uang dalam bentuk transfer mencapai ratusan miliar.
Baca Juga: Mardani H. Maming Ditahan KPK
"Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 Miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, Alex menyatakan KPK akan melakukan penahanan terhadap Mardani H. Maming untuk 20 hari pertama mulai 28 Juli sampai 16 Agustus 2022 di Rumah Tahanan KPK Pomdam Jaya Guntur.
"Dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM (Mardani H Maming) oleh tim penyidik," ucap Ali.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
