Infografis
Pemerintah sekaligus dituntut untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan warga yang terdampak tindakan represif aparat.
"Meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak," kata Umbu.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta komisinya yang membidangi pariwisata turun tangan dalam menangani mogok massal pelaku usaha di Labuan Bajo akibat kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta.
Andreas menilai, mogok massal oleh para pelaku ekonomi kreatif, terlebih dibarengi dengan unjuk rasa penolakan kenaikan tarif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya hal itu akan berdampak terhadap citra Labuan Babo di mata wisatawan.
"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi damai demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," kata Andreas, Rabu (3/8/2022).
Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.
"Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," katanya.
