Suara.com - Pemerintah Indonesia disebut tidak mengalami kerugian dari penemuan beras bantuan Presiden Jokowi yang terkubur di lahan parkir JNE, Depok. Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa kerugian ditanggung oleh JNE selaku pengirim barang. Itu semua, kata Muhadjir, telah diatur dalam perjanjian.
"Kita tidak berurusan dengan berapa ruginya karena kita enggak rugi," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (3/8/2022).
"Itu kan ditanggung oleh JNE, oleh transporter karena kerusakannya ketika diangkut, sebetulnya semula baik kan. Jadi dia itu sudah ada di perjanjian, jadi pemerintah enggak rugi," sambungnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan tidak mengetahui alasan beras tersebut ditemukan terkubur. Namun yang jelas, beras yang terkubur itu bukan lagi barang pemerintah, melainkan JNE.
Ia menegaskan beras milik pemerintah pasti sudah diganti dan diserahkan ke KPM sesuai perjanjian. Sedangkan bansos beras yang terkubur itu sudah menjadi milik JNE, pihak yang bertugas mendistribusikannya.
"Entah itu ditimbun, entah itu dibuang, entah itu dipakai makan hewan, itu urusan dia (JNE). Itu barang dia, bukan barang pemerintah. Untuk pemerintah, dia sudah ganti dan sudah diserahkan ke KPM sesuai dengan perjanjian," terangnya.
"Sekali lagi, saya berpegangan pada pernyataan JNE lho ya, tapi kalau nanti di temuannya beda ya itu lain masalah. Jadi sekarang sedang dalam tahap penyelidikan," ungkap Muhadjir.
Diketahui, penemuan bansos beras untuk warga terdampak Covid-19 itu ditemukan terkubur di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada 30 Juli 2022.
Baca Juga: Bertemu Jokowi, Shin Tae-yong Mengeluh Latih Tiga Level Timnas Indonesia?
Total bobot bansos beras itu banpres sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung. Jumlah tersebut setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM).