Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, meminta agar Pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar duduk bersama untuk mencari titik temu terkait dengan persoalan lambatnya pencairan anggaran untuk Pemilu 2024.
Hal itu dilakukan agar tidak menjadi kegaduhan baru, terlebih sampai muncul kecurigaan kemungkinan menunda Pemilu 2024.
"Jadi mana yang sebenarnya perlu kita telaah ini penduduk bersama antara pemerintah dan KPU untuk meluruskan duduk persoalannya," kata Ari dalam diskusi daring bertajuk 'Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu', Rabu (3/8/2022).
"Sebenarnya hanya polemik saja atau ada persoalan yang lebih mendasar terkait tata kelola anggaran ini atau kah ada persoalan fiskal sebenarnya pemerintah itu tidak punya dana untuk untuk Pemilu," sambungnya.
Baca Juga: Di Luar Prediksi, 1.500 Perwakilan Desa di Langkat Deklarasikan Ganjar Pranowo
Ari mengatakan, memang pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjawab soal isu lambatnya pemerintah mencairkan anggaran Pemilu 2024. Namun menurutnya, masih menyisakan pertanyaan.
![Ilustrasi Pemilu. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/07/07/38602-ilustrasi-pemilu.jpg)
"Tapi sudah dijawab oleh Pak Mahfud, akan dijamin semua akan dipenuhi, tapi bagaimana realisasinya? Ini kan menjadi pertanyaan," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, apa yang disampaikan Mahfud harus dijadikan betul sebagai komitmen pemerintah memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia mengatakan, jangan sampai persoalan ribut-ribut terkait anggaran ini malah memunculkan kecurigaan Pemilu 2024 akan ditunda.
"Ini juga bagian dari bagaimana pemerintah komitmen Presiden untuk memastikan bahwa tahapan Pemilu berlangsung sesuai jadwal dan tidak ada lagi residu-residu itu untuk tunda Pemilu segala macam yang memang membuyarkan konsentrasi kita dari tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan," tuturnya.
Terkahir, kata dia, persoalan tersebut jangan kerumitan penyelenggaran Pemilu 2024 yang memang kopleks. Apalagi pemerintah dan DPR sudah sama-sama saling menyepakati.
Baca Juga: PKN Partai Para Loyalis Anas Urbaningrum Daftar Pemilu, Demokrat: Kami Tak Terganggu
"Jadi memang kita perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," tandasnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya merespons soal wanti-wanti Menko Polhukam Mahfud MD yang membantah pemerintah telah lambat mencairkan anggaran proses Pemilu 2024.
Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, menjelaskan, memang pemerintah sejauh ini sudah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 Triliun, namun angka tersebut dianggap belum cukup. Terlebih untuk menutup kebutuhan KPU untuk tahun ini.
"Berapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam 1,24 T itu diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
Menurutnya, memang KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia. Hal itu mengingat sejumlah kantor KPU di daerah kondisinya butuh perbaikan.
"Nah untuk sementara belum disetujui hanya disetujui 17,4 persen nah itu bagian yang akhirnya mengurangi itu. Termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui gitu ya," tuturnya.
Sementara itu, Yulianto menjelaskan, hal-hal yang berkaitan untuk pelaksanaan seperti pendaftaran partai politik, verifikasi akurasi, verifikasi faktual kemudian untuk pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan hingga sosialisasi untuk 2022 ini dianggap sudah cukup.
"Tapi di beberapa item di depan tadi yang sampaikan belum dapat persetujuan," tuturnya.
Untuk itu, ia menyampaikan, KPU sangat berharap sokongan dari pemerintah. Dengan diubahnya postur anggaran untuk keperluan yang dijelaskan tadi diharapkan bisa menunjang performa KPU mempersiapkan Pemilu 2024.
"Kami berharap ini ada revisi ya Sehingga kami, postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik tidak minimalis bisa optimal lagi," ujarnya.
"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah," sambungnya.
Wanti-wanti Mahfud
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya.
Terkait persiapan Pemilu, Mahfud MD mengatakan semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Saat ini, lanjut Mahfud, dana yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun.
Karena multiyears, menurut Mahfud pencairan akan bertahap, tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.
"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
