Infografis
Suara.com - Kenaikan drastis tarif Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta menuai kontra. Bahkan penolakan itu secara terang-terangan diutarakan para pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayah pariwisata tersebut.
Mereka melakukan aksi hingga menyatakan mogok massal bekerja melayani para wisatawan.
Melihat hal tersebut, anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur, Andreas Hugo Pareira, ikut memahami apa yang dirasakan para warga sekitar yang mencari pekerjaan dari sektor pariwisata Labuan Bajo.
"Kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp 3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo yang mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo," kata Andreas, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga: Pengamat: Penetapan Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 juta Belum Ada Landasan Hukum
Kekhawatiran akan kenaikan tarif itu yang kemudian memicu gelombang protes melalui aksi dan mogok massal terpaksa dilakukan.
Andreas menilai bahwa memang kenaikan tarif bisa berimbas pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif di wilayah terkait. Padahal mereka baru saja mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
![Sejumlah pelaku bisnis wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT berunjuk rasa menentang kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo pada Juli 2022. [Antara/Fransiska Intan Nuka]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/01/92432-labuan-bajo-unjuk-rasa-pulau-komodo.jpg)
"Kekhawatiran ini wajar karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," jata Andreas.
Andreas memandang penjelasan Pemda NTT ihwal kenaikan tarif TN Komodo belum memuaskan warga terutama pelaku wisata di daerah sana. Hal itu yang menjadi dasar mengapa aksi dan mogok massal masih terus berlangsung.
Andreas sendiri mengatakan bahwa pastinya seluruh pihak sepakat dengan adanya tujuan konservasi di TN Komodo. Tetapi mengatasinya dengan cara menaikkan tarif, ia rasa hal itu perlu didialogkan kembali.
"Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-akai demo di Labuan Bajo," kata Andreas.
Di sisi lain, Andreas turut menyoroti pemicu masih dilakukannya aksi dan mogok massal oleh warga. Satu di antaranya ialah rasa ketidakpercayaan masyarakat atas alasan koservasi di balik kenaikan tarif.
"Penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," ujar Andreas.
Berdampak ke Citra Labuan Bajo
Andreas menilai mogok massal oleh para pelaku ekonomi kreatif, terlebih dibarengi dengan unjuk rasa penolakan kenaikan tarif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya hal itu akan berdampak terhadap citra Labuan Babo di mata wisatawan.
"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi damai demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," kata Andreas.
Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.
"Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas.
Diketahui, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan. Terhitung mulai 1 hingga 31 Agustus 2022.
Pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo dan semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun.
Layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel da restoran tidak akan melayani wisatawan.
Sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.
"Mohon kepada siapa pun yang berencana liburan ke Labuan Bajo pada bulan Agustus untuk dibatalkan dan atau ditunda," tulis akun Facebook Boe Berkelana.
Mengutip Antara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob Polda NTT untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melalui pesan WhatsApp di Kupang, Minggu malam 31 Juli 2022.
