Infografis
Suara.com - Kenaikan drastis tarif Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta menuai kontra. Bahkan penolakan itu secara terang-terangan diutarakan para pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayah pariwisata tersebut.
Mereka melakukan aksi hingga menyatakan mogok massal bekerja melayani para wisatawan.
Melihat hal tersebut, anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur, Andreas Hugo Pareira, ikut memahami apa yang dirasakan para warga sekitar yang mencari pekerjaan dari sektor pariwisata Labuan Bajo.
"Kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp 3,75 juta yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo yang mekhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo," kata Andreas, Rabu (3/8/2022).
Kekhawatiran akan kenaikan tarif itu yang kemudian memicu gelombang protes melalui aksi dan mogok massal terpaksa dilakukan.
Andreas menilai bahwa memang kenaikan tarif bisa berimbas pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif di wilayah terkait. Padahal mereka baru saja mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
![Sejumlah pelaku bisnis wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT berunjuk rasa menentang kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo pada Juli 2022. [Antara/Fransiska Intan Nuka]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/01/92432-labuan-bajo-unjuk-rasa-pulau-komodo.jpg)
"Kekhawatiran ini wajar karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," jata Andreas.
Andreas memandang penjelasan Pemda NTT ihwal kenaikan tarif TN Komodo belum memuaskan warga terutama pelaku wisata di daerah sana. Hal itu yang menjadi dasar mengapa aksi dan mogok massal masih terus berlangsung.
Andreas sendiri mengatakan bahwa pastinya seluruh pihak sepakat dengan adanya tujuan konservasi di TN Komodo. Tetapi mengatasinya dengan cara menaikkan tarif, ia rasa hal itu perlu didialogkan kembali.
Baca Juga: Pengamat: Penetapan Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 juta Belum Ada Landasan Hukum
"Saya kira untuk itu Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-akai demo di Labuan Bajo," kata Andreas.
