Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan perdana terhadap Bendahara Umum (Bendum) PBNU nonaktif, Mardani H. Maming, dalam kapasitas sebagai tersangka. Mardani yang juga politisi PDIP itu sudah ditahan KPK.
"Benar, hari ini MM (Mardani H. Maming) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (3/8/2022).
Ali menyebut eks Bupati Tanah Bumbu itu kini sudah berada diruang pemeriksaan penyidik antirasuah di lantai dua Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Saat ini tersangka sudah berada di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dan tim penyidik segera melakukan pemeriksaan," ucap Ali.
Ali pun belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan Mardani Maming.
"Perkembangan materi riksa akan disampaikan," kata dia.
![Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu Mardani H Maming usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/07/28/13721-mardani-maming-kpk.jpg)
Seperti diketahui, kasus suap izin usaha tambang di Kabupaten Mamberamo Tengah yang diterima kader PDI Perjuangan saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010 sampai 2018.
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H. Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022).
Uang suap yang diterima politisi PDIP itu didapat dari pihak swasta bernama Henry Soetio selaku pengendali PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT.PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP operasi dan produksi milik PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dari perhitungan KPK, Mardani menerima uang dalam bentuk transfer mencapai ratusan miliar.
