Cek Fakta
Suara.com - Belum semua anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum disetujui oleh pemerintah.
"Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp1,24 triliun itu di antaranya dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata komisioner KPU Yulianto Sudrajat di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
KPU mengusulkan anggaran dukungan sarana dan prasarana untuk renovasi dan rehabilitasi kantor-kantor KPU yang kondisinya membutuhkan perbaikan.
Dari seluruh usulan anggaran, kata Yulianto, yang disetujui baru 17,4 persen.
Baca Juga: Bahas Anggaran Pemilu 2024, Mahfud MD Wanti-wanti KPU: Anda Harus Sungguh-sungguh Bekerja
Usulan anggaran untuk teknologi informasi juga dikatakan Yulianto belum disetujui seluruhnya.
Sementara anggaran untuk pelaksanaan seperti pendaftaran partai, verifikasi akurasi, verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, persiapan penataan daerah pemilihan hingga sosialisasi sudah mencukupi.
Yulianto berharap pemerintah memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan KPU demi menunjang performa mempersiapkan pemilu tahun 2024.
"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah," katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya.
Terkait persiapan pemilu, Mahfud mengatakan semua yang diperlukan, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan dana yang disetujui bersama sebesar Rp1,24 triliun.
"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan usulan KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
"Kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," kata Mahfud.
