Suara.com - Pihak JNE sempat menyebut kalau penguburan paket bantuan sosial (bansos) presiden dilakukan karena sudah dalam kondisi rusak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kalau beras bansos yang rusak itu menjadi tanggung jawab transporter dan juga Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Siapa yang bertanggung jawab? Adalah transporter dan Bulog. Jadi kalau ada beras rusak itu adalah tanggung jawab pihak transporter," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8/2022).
Muhadjir tidak menampik kalau kerusakan beras cukup banyak terjadi pada saat penyaluran yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.
Ia menyebut banyak beras yang rusak karena dalam pengangkutannya menggunakan mobil bak terbuka dan terkena hujan. Atas dasar kondisi tersebut, maka pemerintah kala itu memutuskan bahwa semua beras yang terkena hujan tidak boleh dibagikan.
Baca Juga: Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafatnya Brigadir J
"Kenapa? Karena mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air," ucapnya.
Mengenai paket bansos presiden yang dikubur, Muhadjir menegaskan kalau hal tersebut bukan urusan pemerintah melainkan pihak yang melakukannya yakni JNE selaku transporter.
"Soal itu ditimbun itu urusan dia, bukan urusan Kemensos, karena beras rusak itu sangat mungkin sudah diganti."
Penjelasan JNE
Sebuah video memperlihatkan penemuan sembako yang dikubur di lahan di wilayah Sukmajaya, Depok. Sembako itu merupakan bantuan sosial atau bansos. Pihak JNE menyebutkan jika beras itu dikubur karena kondisinya rusak.
Baca Juga: Farhat Abbas Akan Maju di Pemilu 2024
"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," kata Eri Palgunadi, VP of Marketing dalam keterangannya, Minggu (31/7/2022).
Ia mengatakan, JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bansos yang diberikan kepada masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait. Dirinya menegaskan JNE selalu menjalankan standard operating procedure atau SOP.
"JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," katanya.
Viral
Mengutip DepokToday.hops.id -jaringan Suara.com, Peristiwa itu berawal dari kecurigaan seorang warga bernama Rudi Samin yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut. Rudi mengaku mendapat laporan dari salah satu rekannya yang bekerja di JNE
"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE yang katanya ada pemendaman sembako," ujarnya.
Berangkat dari rasa penasaran tersebut, Rudi samin kemudian melakukan penelusuran informasi itu dengan menggali sebagian lahan.
“Saya telusuri sehari tidak dapat,” katanya.
Kemudian Rudi Samin teringat seseorang berinisial S yang juga pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok itu. Rudi Samin mengatakan, S adalah mantan pekerja JNE yang sempat ia tolong karena pernah dituduh mencuri.
“Saya ingat punya klien inisial S, bahwa yang bersangkutan pernah kerja di sini (JNE) dan dia ngaku pernah diperintahkan bawa sembako ke dalam mobil besar oleh koordinator JNE inial A,” tuturnya.
“Saya penasaran, maka saya cari, sampai dua hari. Nah hari ketiga saya dapat dengan menggunakan beko,” sambungnya.
Menurut pengakuan Rudi Samin, sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer.
“Ini (sembako) dipendam. Artinya bukan satu ton tapi patut diduga satu kontainer JNE membawa sembako dan kemudian dipendam disini,” bebernya.
Lebih lanjut Rudi mengungkapkan, bahwa sembako-sembako yang dikubur disitu sudah membusuk, dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Bentuknya berupa beras, ada ditemukan masih berada dalam satu karung.
“Beras itu masih ada yang karungan, sagunya juga ada.”
Rudi merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya.
“Ada tulisannya, bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos (Kementerian Sosial),” tuturnya.
Bahkan, lanjut Rudi Samin, hal itu diperkuat dengan pernyataan orang keperesidenan yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian.