Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan Pemerintah Indonesia, bahwa siapa pun yang bekerja di luar negeri baik secara legal maupun ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hal tersebut ditegaskannya menanggapi puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap oleh salah satu perusahaan investasi bodong di Kamboja. Sukamta juga menyoroti, pengawasan pemerintah dalam proses penyaringan PMI. Mengingat kasus-kasus PMI ilegal tetap masih ada.
"Jika ada WNI menjadi PMI secara ilegal, artinya proses penyaringan tenaga kerja di Indonesia masih lemah. Pemerintah dengan seluruh stakeholder bidang tenaga kerja harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas," katanya kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).
Terkait penyekapan 54 WNI di Kamboja, Sukamta juga menegaskan, hal tersebut jelas melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia.
Ia menyatakan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam aturannya disebutkan adanya peran lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan. Tetapi dalam praktiknya, aturan itu minim diterapkan.
"Namun, lima tahun setelah diundangkan masih terjadi kasus yang memprihatinkan. Adanya UU Pelindungan PMI ini seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran penyelesai masalah di luar negeri menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI," ujarnya.
Sementara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada VOA pada Kamis (28/7/2022), menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 Warga Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.
Segera setelah menerima informasi tersebut, KBRI Pnom Penh menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
"Kondisi mereka secara fisik memang sehat namun mereka dalam keadaan tertekan karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja. Kita terus memberikan dukungan," kata Judha.
Baca Juga: Sempat Disetop, Indonesia Kembali Buka Kran Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia
Penipuan Lewat Medsos
