Infografis
"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).
"Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," lanjutnya.
Presiden Jokowi belum beri respons
Hingga kini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum merespons masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dan terkait permintaan China agar pemerintah Indonesia ikut menalangi pembengkakan biaya tersebut, Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan apapun.
Namun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menegaskan beberapa kali kalau proyek KCJB tersebut adalah murni business to business (b to b). Presiden juga pernah berjanji tida akan menggunakan dana APBN sepeserpun dalam proyek tersebut.
PT KAI ikut angkat bicara
Terkait masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo ikut angkat bicara.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Didiek mengatakan, penyelesaian proyek KCJB memang terhambat dan penyelesaian proyeknya terancam diundur.
Baca Juga: China Minta Indonesia Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ini Respon Pemerintah
Menurutnya, penyelesaian proyek KCJB akan molor jika PMN tak kunjung cair, terlebih menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.
